Karimun, Kompasone.com — Isu dugaan aliran dana jaminan non-prosedural atau yang dikenal sebagai dana "gerenti" bagi penumpang tujuan Malaysia dan Singapura di Pelabuhan Domestik Tanjung Balai Karimun terus bergulir. Meski telah menjadi perbincangan hangat di masyarakat, pihak Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun terkesan enggan memberikan klarifikasi transparan.
Saat dikonfirmasi pada Kamis (23/04/2026), Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian (Tikim), Arfat, menolak berkomentar jauh mengenai dugaan adanya fee yang mengalir ke pihak imigrasi dari praktik tersebut.
"Terkait pemberitaan di beberapa media elektronik itu merupakan hak redaksi masing-masing," ujar Arfat saat ditemui di ruang kerjanya.
Namun, ketika awak media meminta pihak imigrasi untuk menerbitkan hak jawab atau klarifikasi resmi guna meluruskan informasi yang beredar, Arfat tampak membungkam dan menyatakan harus menunggu instruksi atasan.
"Saya tidak bisa bertindak untuk berkomentar karena itu bukan ranah saya. Namun, hal ini akan saya sampaikan ke pimpinan dan akan saya informasikan kembali lewat telepon," tambahnya.
Upaya konfirmasi lanjutan yang dilakukan wartawan Kompasone.com untuk menemui Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim) Karimun secara langsung pun menemui jalan buntu. Pihak keamanan kantor menyarankan agar jadwal pertemuan diundur dengan alasan pimpinan ada agenda rapat.
"Sebaiknya jangan hari ini, Pak, karena sedang ada rapat," tutur salah seorang petugas keamanan di lokasi.
Kesan tertutupnya Kakanim juga diperkuat oleh keterangan seorang warga di sekitar lingkungan kantor, yang akrab disapa Jaultop (nama samaran). Ia menyebutkan bahwa sosok Kakanim saat ini memang sulit ditemui. Namun jaultop tidak bisa memastikan apakah karena kesibukan atau tidak bersedia untuk bertemu.
"Saya perhatikan Kakanim yang ini terlihat sangat sibuk dikantor. Di awal masa kepemimpinannya, kami sama sekali tidak pernah melihat, bahkan satu bulan kepemimpinannya belum pernah berkunjung ke kantin," ungkap Jaultop.
Berdasarkan pantauan di lapangan, sikap bungkamnya Kasi Tikim dan sulitnya akses menemui Kakanim menimbulkan spekulasi di kalangan publik. Muncul dugaan kuat bahwa pihak Imigrasi sengaja menghindari awak media guna mengelak dari pertanyaan terkait dugaan pembiaran dan penerimaan upeti dari praktik gerenti di pelabuhan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Imigrasi Tanjung Balai Karimun terkait langkah hukum atau penertiban terhadap dugaan pungutan dana jaminan tersebut.
>Lamhot
