Makassar, kompasone.com — LKBHMI Cabang Makassar menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan pada Kamis (07/05) sebagai bentuk desakan kepada aparat penegak hukum agar segera mengusut tuntas dugaan korupsi dana aspirasi Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) dan program bedah rumah yang diduga menyeret nama mantan Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Selatan III, Sarce Bandaso, serta sejumlah elite politik PDIP di wilayah Luwu Raya dan Tana Toraja.
LKBHMI Cabang Makassar menilai dugaan penyimpangan anggaran tersebut tidak dapat dianggap sepele karena menyangkut uang negara dan hak masyarakat yang seharusnya menerima manfaat program secara utuh tanpa adanya dugaan permainan proyek, pungutan fee, maupun penyalahgunaan kewenangan.
Dalam aksi tersebut, massa secara tegas mendesak Kejati Sulsel untuk segera melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang diduga terlibat, termasuk Sarce Bandaso dan sejumlah elite politik PDIP yang diduga memiliki keterkaitan dalam distribusi dan pengelolaan program dana aspirasi tersebut.
Sekretaris Direktur LKBHMI Cabang Makassar, Andi Arham, menegaskan bahwa Kejati Sulsel harus membuktikan keseriusannya dalam memberantas korupsi dan tidak boleh takut memeriksa pihak-pihak yang memiliki kekuatan politik.
“Jangan biarkan hukum tunduk pada kekuasaan politik. Jika Kejati Sulsel serius memberantas korupsi, maka seluruh pihak yang diduga terlibat harus diperiksa tanpa pandang bulu, termasuk Sarce Bandaso dan elite politik PDIP yang namanya diduga berkaitan dengan distribusi proyek dana aspirasi tersebut. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum,” tegas Andi Arham.
Ia juga menyampaikan bahwa dugaan praktik pungutan fee dan pengondisian proyek diduga terjadi di sejumlah wilayah di Luwu, Luwu Timur, Palopo, dan Luwu Utara, seperti Kecamatan Lamasi, Lamasi Timur, Walenrang Timur, Baebunta, Buntao Balabatu, Sopai, dan Mengkendek, termasuk Desa Seriti, Desa Pompengan, Desa Radda, serta beberapa desa lainnya di wilayah Luwu Raya.
Menurutnya, program bantuan masyarakat yang seharusnya menjadi bentuk keberpihakan negara kepada rakyat kecil justru diduga dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu melalui praktik penyalahgunaan anggaran dan permainan proyek.
LKBHMI Cabang Makassar menegaskan akan terus melakukan pengawalan dan menggelar aksi lanjutan hingga terdapat langkah hukum yang nyata, transparan, dan terbuka dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.
“Kami akan melakukan aksi kembali hingga ada pemanggilan dan Pemeriksaan terhadap Mantan Anggota DPR RI PDIP dari dapil 3 Sarce Bandaso dan elit partai /Ketua Partai PDIP di luwu raya dana tana toraja dan beberapa Kepala Desa yang telah menerima Dana Aspirasi tersebut"
“Jika aparat penegak hukum tidak berani mengusut kasus ini secara serius, maka publik berhak mempertanyakan komitmen pemberantasan korupsi di Sulawesi Selatan. Hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas,” tutup Andi Arham.
-VAL
