TAPUT, kompasone.com - Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kecamatan Adian Koting Tahun 2027 digelar di Sopo Godang Gereja HKBP Adian Koting, Senin (2/3) menjadi wadah penyampaian usulan prioritas pembangunan dari desa-desa yang akan dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Taput Tahun 2027.
Melalui forum ini, pemerintah dan masyarakat berharap rencana pembangunan yang disusun tidak sekadar menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar menghadirkan perubahan nyata bagi kesejahteraan warga.
Wakil Bupati Tapanuli Utara, Deni Parlindungan Lumbantoruan saat membuka musrembang tersebut menekankan pentingnya sinergi antar desa serta penguatan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan.
Menurut Wakil Bupati, peningkatan kualitas SDM harus dimulai dari pembentukan karakter, kedisiplinan, dan kepedulian lingkungan melalui implementasi program SAITAPAIAS (Siswa-siswi Tapanuli Utara Peduli Kebersihan Sekolah dan Lingkungan) dan TAPAMAJUMA (Tapanuli Utara Maretong, Manjaha, Martorsa).
Deni juga berharap desa-desa di daerah itu untuk memperkuat kerja sama dalam mendukung ketahanan pangan melalui perencanaan terpadu dan pengembangan komoditas produktif.
Juga peluang program MBG dan SPPG supaya dimanfaatkan secara maksimal guna meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat.
Di bidang lingkungan, pemerintah daerah tengah menggalakkan gerakan “Takkal”, yakni pengolahan sampah organik menjadi pupuk. Dari total sekitar 180 ton sampah harian, sekitar 60 ton di antaranya merupakan sampah organik yang berpotensi diolah.
Program ini diharapkan tidak hanya mengurangi beban sampah, tetapi juga mendukung sektor pertanian secara berkelanjutan.
Potensi pariwisata juga menjadi perhatian dalam forum tersebut. Destinasi seperti Salib Kasih, Huta Ginjang, dan Pulau Sibandang dinilai perlu ditata dan dipromosikan secara konsisten dengan dukungan produk unggulan lokal.
Wakil Bupati juga menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya bertumpu pada infrastruktur, tetapi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Ia menyampaikan tiga prinsip pelayanan prima, yakni kehadiran layanan, keandalan dalam menjalankan tugas secara profesional, dan keberlanjutan pelayanan secara konsisten.
Dia juga mengingatkan pentingnya pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) secara akurat dan tepat waktu agar program bantuan sosial benar-benar tepat sasaran.
(Bernat L Gaol)
