 |
| Lamhot JF Naibaho |
Peranan strategi Awi tampak teruji dan sangat mumpuni untuk menutup kaca mata hukum dengan mulusnya praktik prostitusi di kabupaten karimun. Usaha Praktik prostitusi merupakan suatu aktivitas yang berbenturan dengan supremasi hukum karena kandungan supremasi hukum tersebut merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, di mana seluruh tindakan negara, pemerintah, dan warga negara harus didasarkan pada hukum yang adil, berlaku sama (equality before the law).
Namun strategi yang dibangun oleh Awi, menjadikan usaha haram tersebut seakan memiliki kandungan istimewa dimata hukum negara indonesia, yang layaknya dilakukan penindakan oleh aparat penegak hukum justru hingga kini tidak tersentuh, sementara tidak ada individu atau kekuasaan yang berada di atas hukum.
Kesetaraan di Hadapan Hukum di Karimun seakan telah diobrak abrik oleh pengusaha villa yang berada di Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, dengan meracik umpan terhadap penguasa dan para kalangan terkait lewat pendekatan persuasif untuk menukar nilai kekuasaan dengan kebutuhan.
Bicara jeratan hukum kepada Awi, bukan merupakan suatu uraian kalimat yang mengerikan dikarenakan lemahnya supremasi hukum di Karimun dibanding strategi handal yang telah bertahun tahun menjamin keamanan usaha penjualan lendir di Karimun.
Siapakah Awi dimata hukum?
Bicara supremasi hukum di Karimun, tentunya suatu hal yang rumit untuk dipublikasikan, hal ini jelas bisa kita lihat bagaimana Awi membangun jaringan usaha prostitusi ditengah kota yang tidak menghiraukan benturan hukum, bahkan membentuk suatu situasi pelemahan wewenang daripada aparat penegak hukum dengan memberikan empati dengan intensif sehingga menjadikan hukum dengan keadilan tercerai berai.
Sejatinya seorang Awi tentu tidak gampang untuk membangun bisnis haram tersebut, jika tidak semua unsur telah dihitung dan dikaji serta dikondisikan.
Ditangan siapakah pupusnya strategi Awi?
Ketika hukum tidak bertaring lagi di Karimun, maka strategi Awi akan kandas diterpa aspek sosial dan agama juga budaya daerah setempat, ketika masyarakat menyadari bahayanya lokasi prostitusi tanpa penataan pemerintah, emosinal masyarakat akan jauh bernilai daripada supremasi hukum.
Penulis :
Lamhot JF Naibaho
Pegiat Medsos dan Wartawan Kompasone.com
