Sumenep, Kompasone.com - Niat mencari rezeki sah-sah saja, tetapi jika dilakukan dengan cara merampas hak hidup sehat orang lain, hukum harus bertindak tegas. Aktivitas peternakan bebek yang beroperasi tanpa izin dan berdiri tepat di tengah pemukiman warga di Lojikantang, Desa Kalianget Barat, kini telah berubah menjadi momok yang mengancam nyawa.
Bau menyengat yang membusuk, serbuan lalat, dan kualitas udara yang rusak parah bukan lagi sekadar gangguan kenyamanan. Ini adalah bentuk pencemaran lingkungan hidup yang diduga kuat telah melanggar hak konstitusional warga atas lingkungan yang sehat.
Puncaknya, pada Selasa, 8 September 2026 pukul 19.30 WIB, warga bersama Pengurus RT, Kepala Dusun, dan Penjabat (Pj.) Kepala Desa Kalianget Barat menggelar Musyawarah Warga di rumah Bapak Molyono (RT 08 / RW 01). Dalam forum resmi tersebut, warga sepakat mengeluarkan ultimatum keras: usaha peternakan bebek tersebut wajib ditutup dan dipindahkan ke wilayah lain yang jauh dari pemukiman!
Di balik jeritan protes warga, tersimpan tragedi kemanusiaan yang mengiris hati. Udara tercemar limbah peternakan ini telah menimpa korban paling rentan: anak-anak balita.
Salah seorang warga harus merasakan kesedihan luar biasa ketika buah hatinya yang masih balita harus bolak-balik masuk ke Rumah Sakit Islam (RSI) Garam Kalianget akibat infeksi paru-paru dan saluran pernapasan. Berdasarkan data medis, anak tersebut tercatat sudah 6 kali dirawat inap.
Bahkan, merujuk pada Hasil Pemeriksaan Radiologi RSI Garam Kalianget tanggal 6 Juni 2024, ditegaskan diagnosa medis Bronkopneumonia yakni infeksi serius yang menyerang kedua belah paru-paru sang anak.
Bagi birokrat, angka enam mungkin hanya statistik. Namun bagi orang tua korban, angka itu adalah 6 kali rasa takut kehilangan anak, 6 kali begadang di ruang perawatan, serta tumpukan biaya dan air mata. Pertanyaannya tegas: Sampai berapa anak lagi yang harus sesak napas demi keuntungan sepihak?
Secara yuridis, operasional peternakan ini berdiri di atas fondasi hukum yang rapuh. Pelaku usaha wajib mengantongi perizinan resmi dari instansi berwenang sesuai prosedur perundang-undangan. Menjalankan aktivitas komersial di tengah zona pemukiman padat tanpa legalitas yang jelas adalah bentuk pelecehan terhadap aturan tata ruang dan hukum lingkungan.
Upaya penyelesaian masalah ini sejatinya bukan barang baru. Berdasarkan surat permohonan penanganan warga, berbagai mediasi dengan pendekatan kekeluargaan telah ditempuh berulang kali melibatkan Pemerintah Desa, Polsek Kalianget, hingga Satpol PP Kabupaten Sumenep. Namun, alih-alih tuntas, masalah ini terus berulang dan mengorbankan kesehatan warga.
Kini, warga Lojikantang secara resmi memohon kepada instansi berwenang untuk segera melakukan pemantauan, pengkajian kualitas lingkungan, dan penindakan tegas.
Perlu digaris bawahi, Warga Lojikantang tidak anti terhadap kegiatan ekonomi atau usaha masyarakat. Warga hanya menuntut hak paling fundamental yang dijamin oleh konstitusi, yakni:
》Hak atas udara yang bersih dan layak dihirup.
》Hak atas lingkungan hidup yang sehat dan lestari.
》Hak anak-anak untuk tumbuh kembang tanpa ancaman rumah sakit.
Kesepakatan Musyawarah Warga telah dituangkan dalam Berita Acara resmi yang ditandatangani bersama. Jika hasil musyawarah ini kembali diabaikan atau dianggap angin lalu oleh pemilik usaha, warga menegaskan tidak akan tinggal diam.
Negara tidak boleh kalah oleh aktivitas usaha yang diduga mencemari lingkungan pemukiman warga. Kini, bola panas berada di tangan pemerintah daerah dan instansi penegak hukum terkait: Bertindak tegas menyelamatkan warga, atau membiarkan anak-anak Lojikantang terus menjadi korban dari pembiaran ini?
(R. M Hendra)
