Pandeglang, kompasone.com- BEM STKIP Syekh Manshur menggelar aksi refleksi dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di halaman Kantor Bupati Pandeglang, Kamis (7/5/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti berbagai persoalan pendidikan, mulai dari wacana kebijakan pemerintah pusat hingga kondisi pendidikan di Kabupaten Pandeglang.
Mahasiswa menyampaikan penolakan terhadap wacana Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi terkait penghapusan program studi yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan industri.
Presiden Mahasiswa STKIP Syekh Manshur, Komarudin, menilai kebijakan tersebut berpotensi mengurangi kebebasan akademik dan melemahkan fungsi perguruan tinggi sebagai ruang pembentukan karakter bangsa.
“Pendidikan bukan sekadar instrumen pasar kerja. Penghapusan prodi non-industri hanya akan melemahkan peran perguruan tinggi sebagai pusat peradaban,” ujar Komarudin dalam orasinya.
Selain menyoroti kebijakan pusat, mahasiswa juga memaparkan kondisi pendidikan di Kabupaten Pandeglang. Berdasarkan data yang disampaikan dalam aksi, terdapat 42.415 anak putus sekolah dan sebanyak 4.421 ruang kelas tingkat SD dan SMP mengalami kerusakan, baik ringan maupun berat.
Isu kesejahteraan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) turut menjadi perhatian. Mahasiswa mengkritik kebijakan pembiayaan gaji PPPK yang dinilai membebani anggaran daerah.
Menurut mereka, keterbatasan fiskal daerah dapat memicu kekhawatiran terhadap keberlangsungan tenaga guru PPPK pada 2027 mendatang.
Mahasiswa juga menyoroti alokasi anggaran daerah yang dinilai belum berpihak pada sektor pendidikan. Mereka membandingkan kondisi ruang kelas rusak dengan anggaran makan dan minum DPRD serta Sekretariat Daerah yang disebut mencapai miliaran rupiah.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah pusat dan daerah, yakni membatalkan wacana penghapusan program studi non-industri, menekan angka putus sekolah melalui kebijakan afirmatif, mempercepat perbaikan ruang kelas rusak, merealokasi anggaran operasional untuk prioritas pendidikan, serta meminta pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji guru PPPK.
Aksi dipimpin Koordinator Lapangan Dicki Pratama dan Miftahul Hadi.
Mahasiswa menegaskan aksi tersebut merupakan bentuk refleksi dan desakan moral agar pemerintah segera mengambil langkah konkret dalam menangani persoalan pendidikan di Kabupaten Pandeglang.
(Ali)
