Sumenep, Kompasone.com – Kalau bicara soal kesejahteraan rakyat, janji-janji manis biasanya mengalir deras saat kampanye. Tapi di Desa Padike, Kecamatan Talango, ceritanya beda lagi. Alih-alih mendapatkan tempat tinggal yang layak, permohonan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi warga miskin justru berakhir di "tong sampah" birokrasi desa.
Sudah lima kali diajukan sejak bertahun-tahun lalu hingga kini memasuki 2026, nasib Ibu Maseya, warga Dusun Jate Laok (RT 001/RW 005), masih tetap memprihatinkan. Bukannya bergerak cepat, Pemerintah Desa (Pemdes) Padike malah terkesan menutup mata dan telinga.
Ketidapedulian ini memicu amarah Rahman, seorang pemuda yang tergabung dalam gerakan peduli kaum duafa. Ia menilai Kades Padike sudah melupakan tugas pokoknya sebagai pelayan masyarakat.
"Seharusnya Kepala Desa lebih mengedepankan tanggung jawabnya pada warga yang menderita. Apa susahnya mengalokasikan Dana Desa (DD) untuk rumah yang layak? Itu hak warga, bukan kebaikan pribadi Kades!" tegas Rahman dengan nada tinggi.
Rahman juga menyentil sikap apatis sang Kades yang seolah-olah "alergi" setiap kali ada warga yang mengajukan bantuan. Ia mempertanyakan arah aliran Dana Desa selama ini.
"Apa tidak sadar kalau Dana Desa itu untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk fasilitas pribadi atau kepentingan kelompok?" cetusnya pedas.
Gerah dengan sikap Pemdes yang dianggap "bebal", Rahman tidak main-main. Ia berencana membawa kasus ini ke tingkat yang lebih tinggi, mulai dari Camat Talango hingga kementerian terkait.
Langkah konkret yang akan diambil adalah:
Melapor ke Camat Talango untuk segera melakukan evaluasi kinerja Pemdes Padike.
Menuntut Audiensi Terbuka guna mengaudit penggunaan Dana Desa secara transparan.
Membongkar Laporan Keuangan 2021-2025 untuk melihat ke mana sebenarnya uang rakyat itu "bersarang".
"Kami minta audit total dari tahun 2021 sampai 2025. Biar jelas, dana itu dipakai untuk apa saja. Jangan sampai rakyat hanya disuguhi debu, sementara anggarannya entah lari ke mana," pungkas Rahman.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, belum ada satu pun pernyataan resmi atau keterangan yang keluar dari pihak Pemerintah Desa Padike. Seolah memilih jalur "diam itu emas",
Pemdes Padike bungkam seribu bahasa terkait tidak adanya tindak lanjut permohonan RTLH yang diajukan Ibu Maseya selama bertahun-tahun. Ketertutupan informasi ini semakin memperkuat dugaan adanya manajemen anggaran yang tidak beres dan kurangnya transparansi terhadap hak rakyat kecil.
Publik kini menunggu, apakah Pemdes Padike akan bangun dari "tidur nyenyaknya" atau tetap membiarkan Ibu Maseya tinggal dalam ketidakpastian di tengah gelontoran dana desa yang mencapai miliaran rupiah.
(R. M Hendra)
