Yogyakarta, kompasone.com - Peringatan World NGO Day yang jatuh setiap 27 Februari menjadi momentum refleksi atas kontribusi organisasi non-pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam mendorong kehidupan sosial yang lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan. Gagasan peringatan ini pertama kali dicetuskan pada 2009 dan memperoleh pengakuan internasional pada 2014.
Dosen Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta, Dwi Astuti, S.Sos., M.Si., menyampaikan bahwa pembangunan tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada negara maupun mekanisme pasar. Menurutnya, terdapat ruang masyarakat sipil yang dinamis di mana LSM berperan sebagai penggerak kesadaran publik, penguat partisipasi, sekaligus penjaga nilai demokrasi.
Secara konseptual, LSM merupakan bagian dari masyarakat sipil (civil society) yang menjembatani kepentingan masyarakat dengan struktur kekuasaan. LSM lahir dari kebutuhan warga untuk mengorganisasi diri, menyuarakan aspirasi, serta merespons persoalan sosial yang belum tertangani optimal oleh institusi formal.
Di Indonesia, peran LSM berkembang seiring dinamika politik nasional. Pada masa Orde Lama, organisasi sosial dan keagamaan berfokus pada pelayanan kesejahteraan dan pendidikan dasar. Memasuki era Orde Baru, ketika ruang demokrasi terbatas, sejumlah LSM menjadi ruang alternatif pendidikan kritis dan advokasi isu sosial-politik, termasuk hak asasi manusia, lingkungan, serta pemberdayaan petani dan buruh. Reformasi 1998 membuka ruang lebih luas bagi organisasi masyarakat sipil untuk terlibat dalam isu demokratisasi, transparansi, akuntabilitas pemerintahan, kesetaraan gender, hingga perlindungan kelompok rentan.
Salah satu kontribusi utama LSM, menurut Dwi Astuti, adalah menyediakan ruang belajar nonformal yang kontekstual dan partisipatif bagi masyarakat. Melalui pelatihan advokasi, literasi hukum, pendidikan politik warga, serta penguatan ekonomi berbasis komunitas, LSM mendorong masyarakat memahami persoalan sosial secara struktural dan sistemik. Pendekatan ini menempatkan warga sebagai subjek pembangunan yang aktif, bukan sekadar objek kebijakan.
Selain itu, LSM juga berfungsi sebagai mediator antara masyarakat dan negara. LSM mengartikulasikan aspirasi warga ke dalam bahasa kebijakan, melakukan kajian berbasis data lapangan, serta mengawal implementasi program publik agar lebih responsif dan akuntabel. Di sisi lain, LSM menjalankan fungsi kontrol sosial dengan mengkritisi kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Di era kontemporer, LSM menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan pendanaan, tuntutan profesionalisme, dinamika regulasi, serta perubahan lanskap digital. Polarisasi sosial dan arus disinformasi turut menjadi tantangan dalam menjaga kepercayaan publik. Meski demikian, keberadaan LSM dinilai tetap relevan sebagai ruang dialog dan pembelajaran kritis di tengah kompleksitas sosial.
Peringatan World NGO Day tahun ini menegaskan kembali pentingnya peran LSM dalam proses pembangunan yang berorientasi pada pemberdayaan dan partisipasi warga. Keberadaan LSM diharapkan terus memperkuat kesadaran sosial, keberanian bersuara, serta mendorong tindakan kolektif demi terwujudnya demokrasi yang partisipatif dan berkeadilan.
Bhenu
