Sumenep, Kompasone.com- Proyek pengecoran beton di sepanjang Jalan Kebonagung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, menuju kawasan Asta Tinggi, tengah menuai kecaman keras. Publik menilai proyek ini tidak lebih dari “proyek siluman” karena nihil transparansi, tanpa papan informasi, dan tak jelas kegunaannya.
Di lapangan, beton yang dibangun di sisi kanan-kiri jalan seolah difungsikan sebagai penutup drainase. Ironisnya, tidak ada saluran air sama sekali di bawahnya. Fakta ini memperkuat dugaan bahwa pekerjaan tersebut hanyalah kedok untuk menghabiskan anggaran tanpa orientasi manfaat.
Rasyid, aktivis pemerhati kebijakan publik, dengan lantang menyebut proyek tersebut sebagai bentuk nyata pengelabuan masyarakat.
“Ini jelas-jelas proyek akal-akalan. Anggaran rakyat digunakan untuk sesuatu yang tidak berguna. Drainase tidak ada, manfaat tidak jelas, tapi anggaran tetap digelontorkan. Itu namanya pembodohan publik,” tegasnya, Senin (22/9/2025).
Rasyid menuding adanya pemborosan yang disengaja. Menurutnya, alokasi dana seharusnya difokuskan pada pembangunan drainase yang benar-benar dibutuhkan masyarakat untuk mengatasi persoalan banjir, bukan pada betonisasi yang mubazir.
Lebih jauh, ia menilai proyek ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan cermin bobroknya tata kelola pemerintahan di Sumenep.
“Kalau proyek ngawur seperti ini bisa lolos, lalu di mana fungsi pengawasan Dinas terkait? Atau jangan-jangan ini memang sengaja dibiarkan karena ada ‘kepentingan’? Jika benar begitu, ini bukan lagi kelalaian, tapi kejahatan anggaran,” ujarnya.
Tak hanya soal fungsi, proyek tersebut juga menimbulkan risiko keselamatan. Kayu-kayu pembatas beton yang dibiarkan berserakan membuat jalan licin dan membahayakan pengguna jalan. Sejumlah warga mengaku nyaris celaka saat melintas.
Ketiadaan papan informasi proyek kian memperburuk citra. Padahal, papan informasi merupakan syarat wajib untuk menjamin keterbukaan publik, terutama terkait sumber dana, kontraktor pelaksana, dan instansi penanggung jawab. Hilangnya transparansi ini menguatkan dugaan adanya praktik manipulasi di balik proyek tersebut.
Publik kini menuntut jawaban tegas: siapa yang bertanggung jawab atas proyek aneh ini? Mengapa pemerintah daerah terkesan diam? Dan apakah uang rakyat kembali dipertaruhkan demi kepentingan kelompok tertentu?
Jika tidak segera diusut, proyek Kebunagung akan menjadi preseden buruk bahwa di Sumenep, proyek “siluman” bisa tumbuh subur tanpa pengawasan. Akuntabilitas dipertanyakan, integritas pemerintah daerah dipertaruhkan.
(R. M Hendra)
