Pasbar, kompasone.com-- Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menerima kunjungan monitoring dan evaluasi dari Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang dipimpin Brigjen Pol. Yopie Indra Sepang, S.I.K., M.Si., Rabu (30/9).
Kunjungan melibatkan unsur Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, Polri, dan pemangku kepentingan terkait. Rombongan diterima Bupati Pasaman Barat yang diwakili Sekretaris Daerah Doddy San Ismail bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), asisten, staf ahli, dan sejumlah kepala OPD di Rumah Dinas Bupati Pasaman Barat.
Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Pasaman Barat memaparkan kondisi dan perkembangan penanganan pascabencana. Tim Satgas kemudian meninjau langsung sejumlah infrastruktur terdampak, yakni Jembatan Batang Lampang di Kajai Selatan, Kecamatan Talamau, serta ruas jalan MAN Kajai-Timbo Abu.
Sekda Pasaman Barat Doddy San Ismail mengatakan pemerintah daerah terus mendorong percepatan pekerjaan fisik, meski pelaksanaannya turut dipengaruhi kondisi cuaca.
"Kami berharap arahan dan petunjuk dari Satgas dapat menjadi pedoman untuk mempercepat kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Pasaman Barat," ujar Doddy.
Ia menyebutkan Pasaman Barat telah menerima alokasi Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp128 miliar untuk mendukung penanganan pascabencana dan pembangunan daerah. Dukungan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga kegiatan dapat diselesaikan sesuai target.
Sementara itu, Ketua Satgas Brigjen Pol. Yopie Indra Sepang mengatakan monitoring dilakukan untuk memastikan program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai rencana serta memberikan manfaat bagi masyarakat terdampak.
"Kami datang untuk mengakselerasi percepatan kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Pasaman Barat. Harapan kami, progres kegiatan ini dapat semakin terlihat signifikan," kata Yopie.
Menurutnya, monitoring mencakup kegiatan yang dibiayai melalui TKD, program penanganan pascabencana, serta kegiatan yang anggarannya telah disalurkan melalui kementerian dan lembaga terkait.
Yopie menekankan pentingnya koordinasi antar-OPD untuk memastikan setiap kegiatan memiliki kejelasan lokasi, jenis pekerjaan, dan sumber pembiayaan. Langkah tersebut diperlukan untuk mencegah tumpang tindih program antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, kementerian, dan lembaga terkait.
Selain koordinasi, ia meminta dukungan dan pendampingan unsur kejaksaan, TNI, dan Polri agar seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai ketentuan, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Peninjauan lapangan di Jembatan Batang Lampang dan ruas jalan MAN Kajai-Timbo Abu menjadi bagian dari evaluasi kondisi infrastruktur serta kebutuhan penanganan pascabencana. Hasil monitoring selanjutnya menjadi bahan koordinasi untuk mempercepat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Pasaman Barat.
(Yulisman)
