Sumenep, Kompasone.com - Perjalanan niat mulia seorang aktivis untuk mengawal uang rakyat dan melindungi lingkungan berujung petaka. Juhari, seorang aktivis lintas kepulauan sekaligus insan pers asal Desa Bilis-bilis, Kecamatan Arjasa, Sumenep, justru mengalami intimidasi brutal, dituduh pemeras, hingga diusir dari Sapeken hanya karena memergoki dugaan aksi perusakan laut.
Yang lebih memilukan, drama persekusi ini diduga kuat disaksikan langsung oleh jajaran Forkopimcam Sapeken yang hanya diam membisu tanpa ada upaya perlindungan hukum.
Kisah bermula pada Rabu, 24 September 2026. Juhari berangkat dari Kangean menuju Sapeken dengan tujuan awal yang sangat jelas: mendokumentasikan pengerjaan proyek SMP Negeri 1 Sapeken yang anggarannya bersumber dari uang negara dan diduga kuat bermasalah.
Namun, usai dari sekolah tersebut, nasib membawanya melihat kejanggalan lain yang jauh lebih merusak di tengah perjalanan pulangnya. Juhari memergoki sekelompok pekerja tengah menurunkan hasil tambang karang laut di area reklamasi milik warga bernama Sauki.
Saat ditanya siapa dalang di balik perusakan ekosistem laut tersebut, salah seorang perempuan yang mengaku sebagai istri Sauki dengan santai berujar bahwa kegiatan ilegal itu telah mengantongi izin resmi dari Kepala Desa Sapeken.
Belum sempat temuan itu ditelaah lebih jauh, ponsel Juhari berdering. Kadus, sang Kepala Dusun Sapeken, memintanya datang ke Kantor Kecamatan untuk menemui Plt. Camat Sapeken, Hamka.
Tanpa curiga, Juhari memenuhi panggilan tersebut. Namun, setibanya di lokasi, ia justru mendapati situasi bak pengadilan jalanan. Puluhan massa telah berkerumun, yang diduga kuat sudah dikoordinasikan sebelumnya untuk menebar teror mental.
"Saya diperlakukan layaknya penjahat, diintimidasi, dituduh pemeras, bahkan disuruh berhenti. Sedikit pun saya tidak diberi ruang untuk menjelaskan maksud kedatangan saya," ungkap Juhari dengan nada geram.
Lebih arogan lagi, sang Kades secara sepihak melarang Juhari menginjakkan kaki di Sapeken. Seolah-olah wilayah tersebut adalah Hak Milik pribadi sang Kades yang bisa diatur suka-suka.
Ironisnya, drama persekusi pyang menimpa Juhari terjadi di dalam fasilitas negara dan disaksikan langsung oleh para pemangku kekuasaan setempat. Plt. Camat Sapeken Hamka, Kapolsek Sapeken, hingga Babinsa setempat dilaporkan hanya bergeming menyaksikan Sosial kontrol diperlakukan tidak adil.
"Semua aparat penegak hukum dan pengayom masyarakat di sana diam seribu bahasa. Mereka seperti ketakutan dan tunduk di bawah kendali Kades Joni. Ibarat pepatah. kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu," sindir Juhari tajam.
Tidak terima dengan pencemaran nama baik, pelecehan, dan ancaman yang diterimanya di muka umum, Juhari menegaskan tidak akan tinggal diam. Ia menantang pihak-pihak yang telah melontarkan tuduhan keji tersebut untuk membukukannya secara terang-terangan di depan penyidik Polres Sumenep.
Bagaimana sikap tegas aparat penegak hukum tingkat lanjut di Sumenep dalam merespons dugaan perusakan lingkungan dan pembiaran aksi persekusi aktivis ini? tunggu di episode selanjutnya
(R. M Hendra)
