LANGSA, kompasone.com— Panglima Laot Kota Langsa, Saifuddin, menyoroti nasib para nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kuala Langsa yang kian tercekik oleh aturan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Pada Minggu (27/9), ia memaparkan ketimpangan aturan yang mengancam kelangsungan hidup kapal-kapal penangkap ikan berkapasitas besar di wilayah tersebut.
Menurut Saifuddin, saat ini berlaku aturan yang membatasi penggunaan BBM bersubsidi. Kapal (bot) dengan ukuran di bawah 30 Gross Tonnage (GT) masih diizinkan menggunakan BBM subsidi yang tersedia di stasiun Pertamina TPI setempat (dikelola oleh Zaki), maupun di SPBU terdekat yang ditunjuk oleh Dinas Kelautan. Namun, kapal berukuran di atas 30 GT, khususnya kapal 60 GT, diwajibkan menggunakan BBM industri yang didatangkan dari Medan kata panglima Laot pada awak media Kompasone.com.
Kewajiban ini dinilai sangat memberatkan.
Saifudin menjelaskan, kapal berkapasitas 60 GT bisa menghabiskan hingga 3 ton BBM industri untuk 7 hari melaut. Biaya operasional yang membengkak ini sering kali membuat nelayan merugi karena hasil tangkapan tidak sebanding dengan modal BBM yang dikeluarkan.
Sebagai perbandingan, kapal 30 GT menghabiskan sekitar 600 liter BBM subsidi untuk 5 hari melaut.
Lebih lanjut, Panglima Laot mempertanyakan keadilan distribusi subsidi BBM oleh pemerintah.
Ia membandingkan kapal nelayan dengan truk tronton lintas Medan-Banda Aceh yang memiliki kapasitas mesin serupa namun tetap bisa menikmati BBM subsidi.
"Truk tronton di jalan raya bisa memakai minyak subsidi, mengapa kami di laut tidak diberikan? Padahal, satu kapal nelayan menyerap 20 hingga 40 tenaga kerja, sangat membantu pemerintah mengurangi pengangguran. Sementara truk tronton paling hanya mempekerjakan 2 hingga 3 orang," tegas Saifudin Panglima Laot, yang mengaku sudah menyampaikan keluhan ini kepada Anggota Dewan DPD RI Sudirman (Haji Uma) dan T. Khalid
Kondisi ini berdampak langsung pada menyusutnya armada kapal besar di Langsa.
Dari yang dulunya mencapai 50 hingga 60 unit BOT Nelayan, kini hanya tersisa belasan unit. Saifudin khawatir, jika pemerintah tidak segera turun tangan memberikan solusi atau kuota BBM subsidi bagi nelayan, jumlah kapal besar akan terus menyusut hingga tersisa 2-3 kapal nantinya.
"Harapan kami kepada pemerintah, tolong perhatikan nelayan, khususnya di Langsa dan Aceh pada umumnya. Bantu kami di segi ketersediaan minyak agar kami lancar berangkat ke laut dan kapal-kapal besar tetap bisa bertahan," tutupnya.
Narasumber & Lokasi: Saifudin (Panglima Laot Kota Langsa) di TPI Kuala Langsa, pada hari Minggu (27/9).
Dampak & Tuntutan:
Jumlah kapal besar di Langsa menyusut drastis dari 50-60 unit menjadi belasan unit saja.
Panglima Laot mendesak pemerintah untuk meninjau ulang aturan ini dan memberikan akses BBM yang meringankan bagi kapal nelayan besar agar mereka tidak gulung tikar.
(Rj)
