Karimun Kepri, Kompasone.com– Dunia pendidikan di Karimun kembali tercoreng. Sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Karimun diduga melakukan pungutan SPP wajib kepada siswa-siswi.Jumat.18/09/2026.
Padahal status sekolah madrasah Negeri( MAN) itu adalah sekolah negeri di bawah naungan Kemenag, sama seperti SMAN. Harusnya gratis dan semua biaya sudah ditanggung negara.
Saat tim media melakukan konfirmasi langsung ke pihak sekolah, Kepala MAN Karimun, Ibu Reni Hermayanti, M.Pd membenarkan adanya pengutipan biaya tersebut. Dalihnya untuk menggaji guru-guru honorer.
Pernyataan tersebut jelas bertentangan dengan Undang-Undang.
MAN Negeri tidak boleh pungut SPP wajib.Dasarnya jelas:
1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 12.
"Setiap peserta didik berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi yang tidak mampu.
2. PP No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 52
"Penyelenggara sekolah negeri tidak boleh memungut biaya.
3. Permendikbud No. 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah + Aturan Kemenag
Yang boleh di MAN Negeri hanya SUMBANGAN, bukan PUNGUTAN.
Bedanya tegas:
- PUNGUTAN = WAJIB, dipatok nominal, ada deadline, kalau tidak bayar ada sanksi (tidak boleh ujian, tahan rapor/ijazah) = DILARANG di MAN Negeri. Masuk kategori PUNGLI.
- SUMBANGAN = SUKARELA, tidak wajib, tidak ada nominal pasti, tidak ada sanksi = BOLEH.
Di MAN biasanya disebut Uang Komite. Yang boleh ditarik biaya di MAN Negeri cuma yang tidak dibiayai BOS, seperti seragam, buku/LKS tidak wajib beli di sekolah, biaya asrama khusus MAN Insan Cendekia, dan kegiatan study tour yang sifatnya sukarela.
MAN Negeri sudah dapat Dana BOS dari negara, jadi SPP harusnya gratis. Jika ada MAN Negeri di Karimun yang mewajibkan SPP Rp.150 ribu - Rp.300 ribu per bulan dan jika tidak bayar anak tidak boleh ikut ujian, itu sudah masuk PUNGLI.
Masyarakat berharap Kemenag Karimun Seksi Penmad dan Tim Saber Pungli segera turun tangan melakukan pemeriksaan dan audit terhadap MAN Karimun.
(Frans)
