Iklan

iklan

Iklan

iklan
,

Iklan

iklan

DPRK Yahukimo Buka Masa Sidang II, Bahas Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Wabup Esau Miram: Perubahan APBD 2026 Harus Tepat Sasaran dan Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat

Senin, September 28, 2026, 19:44 WIB Last Updated 2026-09-28T12:44:45Z

Dekai-Yahukimo, kompasone.com — Wakil Bupati Yahukimo, Esau Miram, S.IP., menegaskan bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2026 harus dikelola secara hati-hati, tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.


Hal tersebut disampaikan Esau Miram dalam sambutannya pada Rapat Paripurna DPRK Yahukimo Masa Sidang II Tahun Sidang 2026 dengan agenda penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2026, yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRK Yahukimo, Senin (28/9/2026).


Dalam sambutannya, Esau mengatakan perubahan APBD tidak sekadar berkaitan dengan perubahan angka anggaran, tetapi menjadi instrumen kebijakan fiskal daerah untuk memastikan sumber daya keuangan tetap diarahkan pada kebutuhan masyarakat, prioritas pembangunan, kewajiban pemerintah daerah, serta keberlanjutan pelayanan publik hingga akhir tahun anggaran.


“Atas nama Pemerintah Kabupaten Yahukimo, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRK atas kerja sama, koordinasi, dan kemitraan yang telah dibangun dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat,” ujar Esau.


Ia menjelaskan, sepanjang 2026 Kabupaten Yahukimo menghadapi sejumlah tantangan, antara lain gangguan keamanan di beberapa wilayah, terganggunya pelayanan penerbangan perintis pada sejumlah rute, serta kondisi musim kemarau yang berdampak terhadap debit sungai.


Situasi tersebut turut memengaruhi mobilitas masyarakat, distribusi barang, pelayanan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, ketersediaan pangan, bahan bakar minyak (BBM), hingga pengiriman material pembangunan, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan akses transportasi.


“Namun demikian, kita menyadari bahwa kapasitas fiskal daerah harus dikelola secara semakin hati-hati. Setiap rupiah APBD harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas, dapat dilaksanakan, memberikan manfaat, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.


Belanja Daerah Naik Rp38,94 Miliar


Dalam perubahan APBD 2026, belanja daerah Kabupaten Yahukimo yang sebelumnya diproyeksikan sebesar Rp1.946.662.619.480 meningkat menjadi Rp1.985.606.636.772,55.


Dengan demikian, terdapat peningkatan belanja sebesar Rp38.944.017.292,55, atau sekitar 2 persen.


Menurut Esau, peningkatan belanja tersebut harus ditempatkan dalam kerangka pengendalian fiskal dan diarahkan kepada belanja yang memiliki tingkat urgensi, manfaat, serta kesiapan pelaksanaan yang jelas.


Sementara itu, penerimaan pembiayaan daerah yang sebelumnya diproyeksikan sebesar Rp0,00 dalam perubahan APBD menjadi Rp5.917.028.854,55, yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).


Adapun pengeluaran pembiayaan daerah tetap diproyeksikan sebesar Rp114 miliar, yang terdiri atas penyertaan modal daerah pada PT Bank Papua sebesar Rp2 miliar dan pembayaran kewajiban pokok kepada PT Bank Papua sebesar Rp112 miliar.


Lima Prioritas Perubahan APBD


Esau menyampaikan sejumlah prioritas yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Yahukimo dalam pelaksanaan perubahan APBD 2026.


Pertama, menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan dasar, khususnya pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik lainnya.


Kedua, memperkuat dukungan terhadap ketersediaan pangan, BBM, dan kebutuhan pokok masyarakat, terutama di wilayah yang menghadapi keterbatasan akses transportasi dan distribusi.


Ketiga, memberikan dukungan terhadap penanganan masyarakat yang terdampak konflik sosial, kebakaran, kekeringan, dan keadaan darurat lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


Keempat, melakukan penyesuaian terhadap program dan kegiatan pembangunan yang mengalami hambatan pelaksanaan dengan tetap memperhatikan manfaat, urgensi, kesiapan pelaksanaan, dan kondisi riil di lapangan.


Kelima, memenuhi kewajiban pemerintah daerah serta memastikan pengelolaan APBD berlangsung secara tertib, efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.


OPD Diminta Pastikan Anggaran Beri Manfaat


Esau juga meminta Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), seluruh anggota TAPD, serta pimpinan perangkat daerah memastikan seluruh hasil pembahasan bersama DPRK ditindaklanjuti secara konsisten.


Ia menekankan agar setiap perangkat daerah memastikan program dan kegiatan yang telah dianggarkan memiliki dasar kebutuhan yang jelas, target dan indikator kinerja yang dapat dicapai, serta kesiapan pelaksanaan yang terukur.


Selain itu, pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan sesuai ketentuan. Penyerapan anggaran, lanjut Esau, tidak boleh hanya mengejar kuantitas, tetapi harus menghasilkan output dan outcome yang nyata bagi masyarakat.


“Kualitas APBD tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi dari kualitas belanja dan manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat,” katanya.


Jadi Evaluasi untuk APBD 2027


Lebih lanjut, Esau menegaskan bahwa proses perubahan APBD 2026 harus menjadi bahan evaluasi penting dalam penyusunan APBD Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2027.


Ia meminta TAPD bersama seluruh perangkat daerah agar perencanaan dan penganggaran 2027 disusun lebih realistis, berbasis data, memperhatikan kemampuan fiskal daerah, serta konsisten dengan prioritas pembangunan daerah.


“Pengalaman pelaksanaan APBD Tahun 2026 harus menjadi dasar untuk memperbaiki kualitas perencanaan, meningkatkan disiplin penganggaran, memperkuat pengendalian belanja, serta memastikan adanya kesinambungan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban,” ujarnya.


Wabup Dorong Kerja Sama DPRK dan Eksekutif


Usai rapat, Esau Miram dalam keterangannya menekankan pentingnya kerja sama antara DPRK dan pemerintah daerah dalam menyelesaikan seluruh tahapan pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026.


Menurutnya, sinergi antara legislatif dan eksekutif diperlukan agar pembahasan dapat menghasilkan poin-poin prioritas yang benar-benar menjawab kebutuhan daerah, sekaligus memastikan seluruh tahapan pembahasan dan penetapan dapat diselesaikan tepat waktu.


“Dalam sidang pembahasan Ranperda dan APBD ini, kerja sama tim DPRK maupun antara legislatif dan eksekutif sangat penting. Kita harus memaksimalkan waktu yang ada agar seluruh pembahasan dapat diselesaikan dan rapat penutup tidak terlambat,” ujar Esau.


Ia mengatakan, beberapa bulan terakhir Kabupaten Yahukimo menghadapi berbagai tantangan, terutama kondisi kekeringan yang berlangsung cukup panjang serta situasi keamanan di sejumlah wilayah.


Kondisi tersebut, kata Esau, turut menghambat pelayanan pemerintahan dan mobilitas menuju distrik. Situasi di wilayah perkotaan yang belum sepenuhnya kondusif juga berdampak terhadap optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.


“Beberapa bulan terakhir ini kita dihadapkan dengan situasi kekeringan panjang. Keamanan juga menghambat pelayanan ke distrik, sehingga pelayanan belum berjalan secara maksimal,” jelasnya.


Karena itu, Esau berharap pembahasan dan penetapan perubahan APBD 2026 dapat menjadi momentum untuk memperkuat kembali pelayanan pemerintah kepada masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Yahukimo.


“Dengan adanya pembahasan Ranperda dan APBD ini, ke depan kita bisa mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat di 51 distrik,” katanya.


Ia menambahkan, pemerintah daerah bersama DPRK perlu memastikan anggaran yang ditetapkan benar-benar dapat diterjemahkan ke dalam program yang berdampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah yang menghadapi keterbatasan akses dan kondisi geografis.


Jaga Keamanan dan Kebersamaan


Esau juga mengajak seluruh elemen masyarakat Yahukimo untuk bersama-sama menjaga keamanan, kedamaian, persatuan, dan kebersamaan.


Menurutnya, kondisi yang aman dan damai merupakan bagian penting untuk memastikan pelayanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, perekonomian, serta pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan.


Ia berharap kebijakan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan bersama dapat menghasilkan pengelolaan anggaran yang tertib, realistis, terukur, transparan, dan akuntabel serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Yahukimo.


Aliknoe 

Iklan

iklan