Tulungagung, Kompasone.com - Pemerintah Kabupaten Tulungagung Jawa Timur menggelar apel besar yang dihadiri oleh ratusan ASN yang berada di lingkup kerjanya, Senin (3/3/25).
Di pimpin langsung oleh Bupati Gatut Sunu Wibowo, tampak hadir pula Wakil Bupati Ahmad Baharuddin, Sekda Tri Hariadi, sejumlah Kepala OPD dan instansi terkait lainnya, serta ratusan perwakilan ASN dari berbagai instansi di lingkup Pemkab Tulungagung.
Kepada insan media, Bupati Gatut Sunu (GS) mengatakan, ada beberapa hal yang disampaikan kepada peserta apel. Di antaranya yakni arahan Presiden Prabowo Subianto selama mengikuti retreat, serta minimnya Pemasukan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tulungagung.
"Salah satu hal yang didapatnya selama retreat di Magelang adalah arahan presiden tentang pentingnya keselarasan program antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat," kata Mas GS, panggilan akrab bupati terpilih.
Gatut Sunu menambahkan, jika pihaknya menyampaikan kepada Kepala OPD dan ASN di lingkup Pemkab Tulungagung, agar memastikan bisa terciptanya keselarasan program antara daerah dan pusat.
"Pentingnya memiliki kesamaan visi dengan pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah bisa tegak lurus dengan pemerintah pusat," lanjut Sunu.
Gatut Sunu mengungkapkan, jika setelah retreat mendapat pesan jika daerah harus tegak lurus dengan pemerintah pusat.
"Setelah retreat sudah dijelaskan, bahkan kami mendapatkan langsung kontak ke KPK, BPK sampai Kapolri. Pesannya agar melaporkan jika ada anak buahnya yang tidak tegak lurus segera dilaporkan, dan sudah saya sampaikan kepada OPD agar ditindak lanjuti. Karena kita harus tegak lurus dengan pemerintah pusat. Kami harus tegak lurus dengan pusat," tegasnya.
Gatut Sunu menambahkan jika selama 100 hari pertama kepemimpinannya, pihaknya akan fokus pada perbaikan infrastruktur yang bisa menopang peningkatan PAD, terutama dari sektor pariwisata.
"Tentang PAD yang minus, ini tugas kita semua termasuk media, agar bisa dilaksanakan bersama-sama. Setelah pilkada selesai, kita siap memajukan Tulungagung. Sektor yang mau digenjot, terutama jalan infrastruktur dan peningkatan PAD bidang yang mau dimaksimalkan terutama pariwisata dan lainnya," ungkapnya.
Menurut Gatut Sunu, hal lain yang mungkin berpotensi menambah PAD adalah sektor parkir berlangganan.
"Pada tahun 2023 lalu saat terakhir kali diterapkan sistem parkir berlangganan, PAD dari sektor ini bisa mencapai Rp 9 miliar pertahun, bukan tidak mungkin dengan melihat aturan hukum dan selama tidak melanggar aturan yang ada, pihaknya akan kembali menerapkan kebijakan serupa," tambahnya.
Dengan penerapan kebijakan serupa, Gatut Sunu berharap PAD dari sektor parkir berlangganan di tahun mendatang bisa mencapai Rp 10 hingga 12 milliar.
(git)
