Sumenep, Kompasone.com - Dugaan praktik rangkap jabatan dan penerimaan penghasilan ganda di Desa Kombang, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep, kian menuai sorotan tajam. Masyarakat setempat kini bersuara lantang menuntut kejelasan atas aliran uang negara yang dinilai tidak tepat sasaran dan menabrak aturan hukum.
Berdasarkan laporan warga kepada awak media, terdapat lima nama yang diduga kuat merangkap jabatan serta menerima aliran dana dari keuangan negara secara bersamaan
Jalal Anggota BPD yang juga menerima tunjangan sertifikasi.
Rasyid Anggota BPD yang juga menerima tunjangan sertifikasi.
Ilyas Anggota BPD yang juga menerima tunjangan sertifikasi.
Mahwini Perangkat desa (Kaur) yang juga menjabat sebagai Kepala SMP.
Lukman Perangkat desa (Kaur) yang juga menjabat sebagai Kepala MI.
Seluruh nama di atas saat ini masih berstatus dugaan berdasarkan pengaduan warga. Kebenaran informasi ini wajib dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen resmi, mulai dari SK BPD, SK Kaur, SK kepegawaian (PNS/PPPK), hingga daftar penerima gaji atau honor.
Jika dugaan ini terbukti benar, tindakan tersebut jelas merupakan pelanggaran berat terhadap regulasi yang berlaku di Indonesia:
》UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa (Pasal 64 huruf f): Secara tegas melarang anggota BPD merangkap jabatan lain.
》Permendagri No. 110 Tahun 2016 (Pasal 26): Menyatakan bahwa anggota BPD yang melanggar larangan wajib diberhentikan.
》UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN & Surat BKN: Melarang ASN dan PPPK (termasuk penerima tunjangan sertifikasi) untuk merangkap kedudukan sebagai anggota BPD.
Secara nalar publik, situasi ini menciptakan keganjilan birokrasi yang sarat konflik kepentingan. BPD memiliki fungsi sebagai pengawas, sementara Kaur adalah pihak yang diawasi, dan kepala sekolah merupakan jabatan struktural yang digaji penuh oleh negara.
Pertanyaannya. Terus bagaimana mungkin satu orang bertindak sebagai pengawas sekaligus pihak yang diawasi, serta menikmati penghasilan ganda dari kas negara?
Bukannya memberikan penjelasan transparan, tanggapan dari Kepala Desa Kombang, Holik, saat dikonfirmasi awak media melalui pesan WhatsApp justru memicu kekecewaan mendalam di tengah masyarakat. Holik dilaporkan berujar:
"Kasihan tidak usah dipermasalahkan, karena waktunya sudah tinggal sedikit juga."
Pernyataan tersebut langsung memantik reaksi keras dari warga. Publik menilai alasan tersebut tidak masuk akal dan mencederai rasa keadilan. Warga mempertanyakan apakah rasa iba dapat mengalahkan supremasi hukum, serta apakah pelanggaran aturan keuangan negara bisa dimaklumi hanya karena masa jabatan yang tersisa tinggal sedikit.
"Hukum tidak mengenal kasihan, hukum mengenal benar dan salah," tegas perwakilan warga.
Masyarakat Desa Kombang mengingatkan, jika pelanggaran dibiarkan atas dasar rasa kasihan, maka yang sesungguhnya tengah ditolong adalah pelanggar hukum, sementara pihak yang dikorbankan adalah hak-hak rakyat banyak. Warga kini mendesak instansi berwenang di Kabupaten Sumenep untuk segera turun tangan melakukan investigasi menyeluruh dan transparan.
Warga menghitung kerugiannya dengan sederhana: Satu orang, dua jabatan, dua gaji. Artinya, ada satu kursi jabatan yang seharusnya untuk orang lain yang menganggur, tapi justru diambil oleh orang yang sudah punya jabatan.
Artinya, ada uang rakyat yang seharusnya untuk pelayanan, tapi justru mengalir ganda ke satu kantong. Jika ini dibiarkan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep telah dikelabui di siang bolong. Masyarakat Desa Kombang menuntut 3 hal yang sangat jelas
1. Inspektorat dan DPMD sumenep harus turun tangan Periksa 5 nama di atas. Cocokkan SK-nya. Cocokkan rekening gajinya. Jangan hanya percaya omongan, tapi buktikan dengan dokumen.
2. Wajib Pilih Satu atau Diberhentikan. Jika terbukti merangkap, yang bersangkutan wajib mundur dari salah satu jabatan. Jika tidak mau, diberhentikan sesuai Permendagri 110/2016.
3. Kembalikan Kelebihan Gaji. Jika terbukti menerima gaji dobel, maka kelebihan itu wajib dikembalikan ke kas negara. Jika tidak, perkara ini berpotensi naik ke ranah tindak pidana korupsi.
Warga juga meminta agar Kades Holik tidak menutupi kasus ini dengan alasan kasihan. Seorang Kepala Desa justru wajib menjadi orang pertama yang menegakkan aturan di desanya.
Hukum harus ditegakkan. Bukan dikasihani. Kini, publik menunggu. Apakah Pemkab Sumenep akan bertindak tegas, atau akan ikut-ikutan kasihan dan membiarkan uang rakyat terus bocor di Desa Kombang?
(R. M Hendra)
