Sumenep, Kompasone.com - Praktik birokrasi lancung di Desa Kombang, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep, kian membara. Publik dibuat geram dengan dugaan perampokan uang negara secara terang-terangan melalui modus rangkap jabatan dan aliran gaji ganda. Di saat rakyat hidup susah, para oknum ini justru asyik menilep dobel pendapatan dari kas negara.
Berdasarkan laporan warga, ada lima nama yang diduga kuat menikmati keistimewaan haram ini secara bersamaan.
Jalal Anggota BPD yang juga menikmati tunjangan sertifikasi.
Rasyid Anggota BPD yang juga menikmati tunjangan sertifikasi.
Ilyas Anggota BPD yang juga menikmati tunjangan sertifikasi.
Mahwini Perangkat desa (Kaur) yang rangkap jabatan sebagai Kepala SMP.
Lukman Perangkat desa (Kaur) yang rangkap jabatan sebagai Kepala MI.
Seluruh dugaan ini kini berada di ujung tanduk pembuktian dokumen resmi mulai dari Surat Keputusan (SK) BPD, SK Kaur, status kepegawaian PNS/PPPK, hingga rekening aliran gaji.
Geram dengan ulah para oknum yang dianggap menginjak-injak hukum, aktivis pemerhati kebijakan publik, Rasid Nadyin, angkat bicara dan bersiap melancarkan investigasi lapangan. Ia menegaskan tidak akan tinggal diam melihat uang rakyat dijarah secara terstruktur.
"Jika dugaan ini terbukti benar, tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat. Saya tak akan segan melaporkan kasus terselubung ini yang sengaja dibiarkan ke Tipikor Polresta Sumenep!" tegas Rasid dengan nada menggelegar.
Rasid membeberkan deretan regulasi telak yang telah diinjak-injak oleh para oknum tersebut:U1》UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa (Pasal 64 huruf f): Tegas melarang anggota BPD merangkap jabatan lain.
2》Permendagri No. 110 Tahun 2016 (Pasal 26): Mewajibkan pemecatan bagi anggota BPD yang melanggar larangan rangkap jabatan.
3》UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN & Surat BKN: Mengharamkan ASN dan PPPK (termasuk penerima tunjangan sertifikasi) merangkap posisi sebagai anggota BPD.
Secara nalar sehat, situasi ini merupakan lelucon birokrasi yang memuakkan: BPD yang seharusnya menjadi pengawas, justru merangkap jabatan yang diawasi, ditambah jabatan struktural sekolah yang digaji penuh oleh negara. Satu orang bertindak sebagai pengawas sekaligus yang diawasi, lalu menikmati dua kantong uang negara sekaligus!
Bukannya menunjukkan batang hidung sebagai pemimpin yang bersih dan bertanggung jawab, Kepala Desa Kombang, Holik, justru memberikan tanggapan sinis dan memuakkan saat dikonfirmasi awak media via WhatsApp. Dengan entengnya, Holik berujar: "Kasihan tidak usah dipermasalahkan, karena waktunya sudah tinggal sedikit juga."
Pernyataan ini langsung menyiram bensin ke api kemarahan warga. Publik menilai logika sang kades sudah rusak. Apakah aturan hukum di negeri ini bisa ditawar hanya karena alasan "masa jabatan tinggal sedikit"? Apakah rasa iba boleh mengalahkan keadilan bagi rakyat?
"Hukum tidak mengenal kasihan, hukum mengenal benar dan salah!" seru perwakilan warga dengan geram. Warga mengingatkan, membela pelanggar hukum atas nama kasihan sama saja dengan mengorbankan hak-hak perut rakyat kecil.
Dengan logika paling sederhana sekalipun, skandal ini nyata-nyata merampas hak warga lain yang menganggur. Satu orang menguasai dua kursi, menyedot dua gaji, dan menimbun harta di atas penderitaan publik.
Pemerintah Kabupaten Sumenep dinilai telah kecolongan di siang bolong jika terus menutup mata. Masyarakat Desa Kombang mendesak tiga hal mutlak berikut:
Kades Holik diingatkan agar berhenti bersembunyi di balik alasan iba. Kepala desa seharusnya menjadi garda terdepan penegak hukum, bukan pelindung para penjarah uang negara.
(R. M Hendra)
