TAPUT, kompasone.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Utara (Taput) memperoleh ruang fiskal yang lebih longgar setelah memperpanjang masa pengembalian pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun 2020 dari 8 tahun menjadi 15 tahun.
Kebijakan tersebut membuat beban angsuran menjadi lebih ringan sehingga alokasi anggaran dapat lebih difokuskan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik.
Kesepakatan itu dituangkan dalam addendum perjanjian yang ditandatangani Bupati Taput Jonius Taripar Parsaoran (JTP) Hutabarat bersama Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), Faaris Pranawa, di Kantor Pusat PT SMI, Gedung Sahid Sudirman Center, Jakarta Pusat, Jumat (7/8).
Penandatanganan turut didampingi Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Taput, Josua Hutabarat.
Melalui skema baru tersebut, sisa pinjaman sebesar Rp177,3 miliar akan dibayar dengan angsuran sekitar Rp1,64 miliar setiap bulan mulai Januari 2027 hingga Desember 2035.
Data BKAD menunjukkan, dari total pinjaman PEN sebesar Rp319,2 miliar yang diterima pada 2020, pemerintah daerah telah menyelesaikan pembayaran Rp141,8 miliar. Sisanya kemudian direstrukturisasi melalui addendum yang disepakati bersama PT SMI.
Bupati mengatakan penyesuaian tenor merupakan langkah untuk menjaga kesehatan keuangan daerah sekaligus memastikan program prioritas tetap berjalan.
Menurutnya kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kesinambungan pembangunan tanpa mengabaikan kewajiban pembayaran pinjaman.
"Dengan tenor yang lebih panjang dan beban angsuran yang lebih proporsional, ruang fiskal menjadi lebih luas. Kondisi ini memberi keleluasaan dalam membiayai pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas pelayanan publik," ujar JTP.
(Bernat L Gaol)
