Langsa, Kompasone.com — Istilah "Londo Ireng" selama ini kerap ditafsirkan dengan berbagai makna. Namun, menurut Pendiri Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bungoeng Lam Jaroe (BLJ), Zulfadli, S.Sos.I., M.M., makna sesungguhnya merujuk pada sekelompok orang yang menjadi kaki tangan atau tenaga pelaksana penguasa, yang bekerja semata-mata untuk memperkaya pihak-pihak yang memegang kekuasaan.
"Maaf Atok, menurut saya yang disebut Londo Ireng itu adalah kaki tangan penguasa atau orang-orang yang bekerja untuk penguasa guna memperkaya penguasanya," ujar Zulfadli melalui pernyataan pers, Jumat (25/07/2026).
Ia menjelaskan, pihak penguasa yang dimaksud mencakup seluruh pemegang kewenangan penetapan kebijakan, baik dari unsur Eksekutif maupun Legislatif, di tingkat pusat maupun daerah.
"Siapakah Londo Ireng itu? Tidak lain adalah para menteri atau pejabat setingkatnya, serta para direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sementara di daerah, Londo Ireng adalah kepala dinas beserta jajarannya hingga direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Merekalah yang bekerja melayani kepentingan penguasa di atas segalanya," tegasnya.
Jangan Membodohi Rakyat yang Sebagian Besar Berpendidikan Sarjana
Menyikapi dinamika kebijakan saat ini, Zulfadli menyampaikan pesan terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto agar tidak lagi mencoba membodohi masyarakat Indonesia.
"Saya berpesan kepada Bapak Presiden Prabowo: janganlah Bapak membelokkan fakta dan mencoba membodohi rakyat Indonesia. Saat ini mayoritas rakyat kita bahkan telah berpendidikan sarjana, sehingga apa yang benar dan apa yang palsu sudah bisa mereka nilai sendiri," kata Zulfadli.
Zulfadli juga menegaskan bahwa keberadaan LSM dan insan pers tidak bertujuan untuk menghalangi jalannya pemerintahan, melainkan untuk membantu mewujudkan cita-cita luhur bangsa.
"Keberadaan LSM dan Wartawan sesungguhnya ingin membantu cita-cita negara ini agar program yang dicita-citakan sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 UUD 1945 dapat benar-benar terwujud bagi seluruh rakyat," jelasnya.
Ia meminta Presiden agar tidak bersikap alergi atau memusuhi organisasi kemasyarakatan dan Media massa. Sebaliknya, keterbukaan dan pengawasan bersama sangat dibutuhkan agar roda pemerintahan tetap berada di jalur yang benar.
Di akhir pernyataannya, Zulfadli melontarkan pertanyaan mendasar yang ditujukan kepada penyelenggara negara, khususnya kepala pemerintahan:
"Maka dari itu saya ingin bertanya secara terbuka kepada Bapak Presiden: Apakah Bapak Prabowo benar-benar tulus menjalankan amanah Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen? Atau justru kebijakan-kebijakan yang diambil lebih banyak menguntungkan kelompok tertentu beserta kaki tangannya semata,"
Pernyataan ini disampaikan Zulfadli sebagai bentuk tanggung jawab moral lembaganya untuk senantiasa mengawal kebenaran serta memperjuangkan hak-hak rakyat sesuai amanah konstitusi.
>Iskandar
