Makassar, kompasone.com — Dugaan masih adanya belanja desa yang belum direalisasikan di Ohoi Tayando Yamtel, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual, Maluku, menuai sorotan publik. Persoalan ini mencuat setelah beredarnya surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Kaur Keuangan Ohoi Tayando Yamtel berinisial A.R.
Laaji Renhoat, seorang putra daerah Kecamatan Tayando Tam yang sedang menempuh studi di Makassar, mengungkapkan bahwa dalam surat tersebut, A.R. berjanji untuk merampungkan seluruh kewajibannya.
"Berdasarkan surat pernyataan itu, A.R. menyatakan kesanggupannya untuk menyelesaikan seluruh pelaksanaan belanja desa sesuai Rencana Anggaran Biaya, sekaligus menuntaskan administrasi Surat Pertanggungjawaban paling lambat 12 Juli 2026," ujar Laaji.
Selain itu, dalam dokumen yang sama, A.R. juga menegaskan kesiapannya untuk menghadapi konsekuensi hukum jika di kemudian hari ditemukan pelanggaran.
"Yang bersangkutan juga menyatakan bersedia menerima sanksi administratif, tuntutan ganti rugi, maupun proses hukum apabila di kemudian hari ditemukan adanya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan desa sesuai ketentuan perundang-undangan," tambahnya.
Beredarnya dokumen ini sontak memicu perhatian masyarakat setempat. Warga menilai persoalan tersebut harus dijelaskan secara transparan agar tidak memicu spekulasi liar, serta demi memastikan pengelolaan Dana Desa berjalan sesuai prinsip akuntabilitas.
Masyarakat pun mendesak Penjabat (Pj.) Ohoi Tayando Yamtel agar turut bertanggung jawab dan memastikan seluruh program yang telah dianggarkan benar-benar terealisasi. Warga berharap pihak pemerintah ohoi segera memberikan keterangan resmi terkait progres kegiatan yang diduga belum terlaksana serta perkembangan penyelesaian SPJ.
"Keterbukaan informasi kepada masyarakat merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan desa yang akuntabel. Kami berharap seluruh tahapan penyelesaian belanja desa maupun administrasi pertanggungjawaban dapat dilakukan sesuai ketentuan agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat," tegas Laaji.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kaur Keuangan maupun Penjabat (Pj.) Ohoi Tayando Yamtel belum memberikan keterangan resmi terkait peredaran surat pernyataan tersebut maupun status terkini realisasi belanja desa.
>Valerina
