Sumenep, Kompasone.com - Dugaan kongkalikong pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Meddelan, Kecamatan Lenteng, kian memanas. Lambannya respon dari pihak berwenang membuat isu ini menggelinding liar. Geram melihat mandeknya dengan penanganan kasus ini
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Sumenep akhirnya mengambil langkah tegas dengan melayangkan surat audiensi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep.
Kasus ini memicu polemik karena adanya ketidakberesan yang sangat mencolok: anggaran BUMDes yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah, ironisnya hanya berwujud 16 ekor kambing ternak (bahkan kini sisa 15 ekor karena satu mati).
Ketua GMNI Cabang Sumenep, Roni Ardianto, mengkritik keras mandeknya fungsi pengawasan dari tingkat desa hingga kabupaten. Ia menilai Kepala Desa Meddelan, Camat Lenteng, hingga Inspektorat Sumenep terkesan menutup mata dan belum menunjukkan tindakan nyata.
"Kami akan menggelar audiensi untuk mempertanyakan langsung ke DPMD. Sangat tidak masuk akal, uang ratusan juta rupiah hasil keringat negara hanya jadi belasan ekor kambing. Kemana sisa anggarannya?" ujar Roni dengan nada geram.
Menurut Roni, kejanggalan ini seharusnya sejak awal diendus oleh Pemerintah Desa. Berdasarkan PP No. 11/2021 tentang BUMDes, pemerintah desa wajib melakukan pembinaan agar usaha tersebut bisa mensejahterakan warga. Namun yang terjadi di lapangan justru sebaliknya.
"BUMDes itu binaan Pemerintah Desa. Harusnya Kades yang membina dan memberdayakan. Tapi ini malah Kadesnya sendiri yang diduga terlibat dalam permainan kotor pengadaan kambing tersebut. Ini jelas parah," tukas Roni.
Roni juga menyemprot Camat Lenteng yang dinilai gagal menjalankan fungsi kontrolnya. Padahal, berdasarkan UU No. 6/2014 tentang Desa (Pasal 112 ayat 2 dan Pasal 115 huruf b), camat memiliki kewenangan penuh untuk mengawasi dan membina jalannya pemerintahan desa.
GMNI menilai, dalih pemberdayaan masyarakat melalui pengadaan belasan kambing ini hanyalah kedok untuk mengelabui publik. Secara logika matematika dan ekonomi, program ini dinilai sama sekali tidak menyentuh kesejahteraan warga setempat yang berjumlah sekitar 2.000 jiwa.
Total Penduduk: ± 2.000 jiwa
Total Kambing Saat Ini: 15 ekor
Logika Anggaran: Dana ratusan juta rupiah habis hanya untuk belasan ekor kambing.
"Katakanlah 15 kambing itu beranak masing-masing dua, total jadi 30 ekor. Apakah 30 ekor anak kambing itu mau dibagikan ke ribuan warga? Atau mau dijual lalu uangnya dibagi rata? Konsep kesejahteraan sosialnya dari mana? Ini sangat tidak masuk akal," sindir Roni menusuk ulu hati.
Ia menegaskan, jika anggaran ratusan juta tersebut dikelola secara jujur dan transparan, jumlah kambing yang ada seharusnya sudah membludak, bukan justru bisa dihitung dengan jari.
"Ini namanya pemimpin yang mengkhianati rakyatnya sendiri. Uang yang seharusnya untuk mengangkat ekonomi warga, diduga kuat malah dikorupsi. Kasihan rakyat yang terus-menerus jadi korban," pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat Sumenep masih menunggu langkah konkret dari DPMD dan Inspektorat untuk membongkar teka-teki hilangnya anggaran ratusan juta di BUMDes Meddelan tersebut.
(R. M Hendra)
.jpg)
