Takalar, kompasone.com – Penolakan terhadap rencana pembangunan kawasan industri dan pelabuhan di Desa Laikang kini memasuki fase yang lebih serius. Persoalan ini tidak lagi sekadar tentang proyek pembangunan, tetapi telah berkembang menjadi krisis kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Takalar.
Pada Rabu pekan lalu, masyarakat Desa Laikang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Takalar. Mereka datang membawa keresahan dan tuntutan yang sama, yakni meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka sikapnya terhadap proyek yang dinilai mengancam ruang hidup masyarakat pesisir. Namun, hingga aksi berakhir, Bupati Takalar tidak menemui massa aksi.
Alih-alih mendapatkan jawaban, masyarakat justru kembali mendengar kabar bahwa keesokan harinya Bupati melakukan kunjungan ke Desa Laikang. Kesempatan itu kemudian dimanfaatkan warga untuk menemui langsung pemimpinnya. Ratusan warga berkumpul dan menghadang rombongan kendaraan Bupati agar suara mereka tidak lagi diabaikan.
Dalam pertemuan tersebut, masyarakat mempertanyakan komitmen pemerintah daerah terhadap aspirasi penolakan yang telah berulang kali disampaikan. Bupati kemudian menyebut bahwa persoalan tersebut akan dibahas melalui forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Takalar.
Pernyataan itu sempat memberi harapan bahwa pemerintah akhirnya bersedia membuka ruang dialog yang lebih serius. Namun, harapan tersebut kembali diuji pada Senin, 8 Juni 2026.
Berdasarkan surat undangan DPRD Takalar, RDP dijadwalkan berlangsung pukul 15.00 WITA dengan menghadirkan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, investor, dan aparat keamanan. Akan tetapi, setelah rapat paripurna DPRD selesai, masyarakat justru melihat Bupati Takalar berupaya meninggalkan area kantor DPRD sebelum forum yang dinantikan warga tersebut berlangsung.
Situasi itu memicu reaksi spontan masyarakat. Untuk kedua kalinya dalam kurun waktu beberapa hari, warga kembali menghadang kendaraan Bupati. Mereka berusaha memastikan bahwa kepala daerah yang selama ini mereka tuntut untuk mendengar suara rakyat benar-benar hadir dalam forum yang telah dijanjikan.
Peristiwa ini melahirkan pertanyaan besar di tengah masyarakat: mengapa warga harus berulang kali mengejar pemimpinnya sendiri hanya untuk didengar?
Jika pemerintah yakin bahwa kawasan industri akan membawa kesejahteraan bagi rakyat, mengapa dialog dengan rakyat justru tampak begitu sulit dilakukan? Jika pemerintah mengklaim pembangunan dilakukan demi kepentingan masyarakat, mengapa masyarakat yang terdampak merasa harus turun ke jalan, menghadang kendaraan pejabat, bahkan menunggu berjam-jam demi mendapatkan ruang bicara?
Yang dipertontonkan hari ini bukan sekadar penolakan terhadap sebuah proyek. Yang dipertontonkan adalah jurang yang semakin lebar antara pemerintah dan rakyatnya sendiri.
Masyarakat Laikang telah lima kali menyampaikan sikapnya melalui aksi demonstrasi. Namun, yang mereka rasakan justru penghindaran, bukan penyelesaian. Ketika rakyat datang ke Kantor Bupati, Bupati tidak menemui mereka. Ketika Bupati datang ke desa, rakyat harus menghadang. Ketika DPRD membuka ruang RDP, rakyat kembali harus menghentikan kendaraan Bupati agar tidak meninggalkan lokasi.
Rangkaian peristiwa ini menjadi catatan serius bagi Pemerintah Kabupaten Takalar. Sebab, yang sedang dipersoalkan masyarakat bukan hanya kawasan industri, melainkan keberanian pemerintah untuk berdiri di hadapan rakyat dan menjelaskan secara jujur ke mana arah pembangunan daerah akan dibawa.
Di tengah polemik yang terus memanas, satu pertanyaan yang hingga kini belum terjawab adalah: apakah Pemerintah Kabupaten Takalar masih mendengar suara rakyat Laikang, atau justru lebih sibuk mendengar suara para pemilik modal?
-VAL
