Sumenep, Kompasone.com - menguras energi, emosi, sekaligus isi dompet dalam balutan ketidakpastian, datanglah ke Pelabuhan Penyeberangan Kalianget–Talango. Di sana, antrean kendaraan sepanjang kurang lebih 2 kilometer telah sukses menjelma menjadi "monumen hidup" atas lamban dan abainya pihak-pihak yang digaji dari uang rakyat untuk mengatur transportasi publik.
Masyarakat Talango tampaknya harus kembali mengelus dada, atau mungkin sudah kehabisan kesabaran, melihat tontonan klasik yang terus berulang ini. Kurangnya perhatian, pengawasan, dan ketegasan dari dinas terkait seolah menegaskan bahwa kenyamanan warga kepulauan berada di urutan ke sekian dalam daftar prioritas kerja mereka. padahal, urusan penyeberangan ini adalah tanggung jawab terang benderang yang dipikul bersama oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub) Kabupaten Sumenep serta KSOP Kelas IV Kalianget.
Tokoh masyarakat Talango yang dikenal vokal dan kritis, Yusuf Redy, tidak mampu lagi menyembunyikan kekecewaannya atas birokrasi yang tampak "mandul" ini. Dengan nada tegas, ia mengingatkan kembali fungsi-fungsi instansi yang tampaknya sedang "tertidur pulas" di tengah jeritan warga.
“Pemerintah daerah itu memiliki wewenang penuh! Mengatur jadwal operasi, menetapkan tarif, dan menindak operator nakal adalah tugas mereka, bukan sekadar pelengkap dokumen di atas meja kerja. Sementara operator tongkang itu terikat regulasi, bukan bekerja sesuka hati,” sindir Yusuf Redy tajam.
Yusuf membedah dengan gamblang pembagian dosa dan tanggung jawab yang seharusnya dijalankan
Dalam masalah ini Disperkimhub Sumenep adalah Instansi yang seharusnya merumuskan jadwal operasional bergilir (baik untuk perorangan maupun Puskopal), serta mengevaluasi tarif. Disperkimhub juga memegang "pecut" hukum untuk menjatuhkan sanksi tegas jika ada operator yang mogok kerja atau melanggar aturan. Sayangnya, ketegasan itu kini dipertanyakan, jangan diam saja Pak Kadis” tegasnya
DPRD Kec. Talango Kabupaten Sumenep sebagai perwakilan Rakyat yaitu Pemilik fungsi budgeting dan controlling. Komisi terkait dinilai harus lebih sering "membangunkan" Disperkimhub, mendesak mereka memanggil operator tongkang, dan mengevaluasi manajemen penyeberangan agar masyarakat tidak terus-terusan menjadi tumbal antrian.
KSOP Kelas IV Kalianget (Syahbandar) adalah Pengawas keselamatan pelayaran yang punya hak mutlak menunda keberangkatan kapal jika tidak memenuhi standar kelaikan. Harus tegas dan gercep mengambil sikap jika ada kemacetan. Jangan hanya pintar ngomong. Paling tidak usulkan untuk buat tol Laut ke kementerian.
Pihak yang wajib memberikan pelayanan prima dan perawatan armada. Alasan klasik soal kerusakan kapal dan biaya operasional yang tidak sebanding dengan tarif pemerintah, kini terbukti sukses membuat masyarakat sengsara. Operator Tongkang Perorangan & Puskopal harus bisa memberi solusi.
Efek domino dari pembiaran ini tidak main-main. Di lapangan, warga dipaksa membayar "biar" yang luar biasa mahal.
“Kami di sini sudah dua hari lebih antre hanya untuk menyeberang! Bayangkan, kami harus menghabiskan satu tangki penuh bahan bakar hanya untuk diam di tempat menunggu kepastian. Ini penyeberangan antar-kecamatan atau jalur mudik antar-provinsi?” gugat Yusuf Redy dengan nada getir.
Sabar ada batasnya, dan waktu untuk berdialog tampaknya sudah habis dikonsumsi oleh janji-janji manis tanpa realisasi. Yusuf Redy menegaskan bahwa jika kemacetan ini terus dipelihara akibat tidak adanya solusi konkret dari Pemkab dan KSOP Kalianget, gelombang masa tidak akan bisa dibendung lagi.
“Jika kemacetan ini tidak kunjung selesai karena tidak adanya solusi dari pemerintah dan KSOP Kalianget, saya sebagai putra daerah Talango akan mengajak seluruh masyarakat dan mahasiswa setempat untuk turun ke jalan. Kami akan gelar aksi Unjuk Rasa (Unras) besar-besaran di depan kantor Disperkimhub Sumenep dan KSOP Kelas IV Kalianget! Mereka kami nilai kurang tegas menindak operator nakal atau lambat, dan terkesan menutup mata terhadap armada rusak yang tidak kunjung diganti,” pungkas Yusuf Redy menutup statemennya dengan nada mengancam.
Kini Kondisi semakin panas. Keputusan ada di tangan Disperkimhub Sumenep dan KSOP Kalianget. Apakah mereka akan segera bangkit dari kursi empuknya untuk menyelesaikan benang kusut ini, ataukah mereka lebih memilih menyambut kepungan demonstran masyarakat dan mahasiswa Talango yang sudah terlanjur membara? Kita tunggu pembuktiannya.
(R. M Hendra)
