Pandeglang, kompasone.com – Polemik 40 unit kendaraan dinas milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten yang menunggak pajak hingga lima tahun akhirnya mendapat respons dari Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriadi. Rabu (21/01/2026).
Iing mengaku belum menerima laporan resmi terkait penganggaran pajak kendaraan tersebut. Ia memastikan akan segera mengecek langsung ke DLH.
“Nanti saya cek ke DLH, apakah mereka sudah mengajukan penambahan anggaran untuk bayar pajak kendaraan atau belum,” kata Iing.
Jika DLH menyatakan telah mengajukan anggaran, Iing menegaskan akan menelusurinya ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) yang tergabung dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Kalau sudah diajukan, saya cek ke BPKD, apakah surat permohonan anggaran pembayaran pajak kendaraan itu sudah masuk atau belum,” ujarnya.
Iing menegaskan, tunggakan pajak kendaraan bukan hanya persoalan DLH. Menurutnya, seluruh kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Pandeglang wajib segera menyelesaikan kewajiban pajak.
“Bukan hanya DLH. Semua kendaraan dinas pemerintah daerah harus beres pajaknya,” tegasnya.
Ia juga memastikan akan memanggil langsung pihak DLH untuk meminta penjelasan terkait keterlambatan pembayaran pajak kendaraan tersebut.
“Ini ranah dinas teknis. Saya akan panggil dan tanyakan langsung, sudah atau belum mengajukan anggaran pajak kendaraan itu,” pungkasnya.
(Ali)
