Jakarta, kompasone.com- Jadwal aksi unjuk rasa yang diagendakan hari senin 19/01/2026 oleh APOB merupakan tindak lanjut dari aksi Unras waktu lalu pada tanggal 10/09/25.
Humas APOB Suyanto menginformasikan kepada awak media mengenai aksi unjuk rasa yang diagendakan hari ini merupakan tindak lanjut dari aksi Unras waktu lalu pada tanggal 10/09/ 2025.
Juga jauh sebelumnya pada tgl.27/02/25 APOB menyelenggarakan aksi ke Istana Presiden untuk meminta perlindungan menuntut kehadiran negara kepada Presiden.
Dimana masa aksi profesi pekerja platform digital (Ojol dan Kurol) sudah tidak berdaya mengkritisi pihak perusahaan-perusahaan ride-hailing terhadap perlakuan eksploitatif yang nyata.
"Sungguh jauh panggang dari api bukan perubahan hal-hal baik yang didapatkan tetapi sebaliknya program-program promosi tarif murah ke pengguna atau pemesan ditetapkan sepihak oleh aplikator yang secara tidak langsung anggaran promosi dibebankan kepada pengemudi daring.
Beban promosi yang dilimpahkan kepada pengemudi daring adalah harus bekerja dengan waktu panjang yang sudah diluar rasionalitas selama belasan jam dengan pendapatan bersih antara sekitar Rp80.000 s/d Rp150.000 bersih (Take home income) perharinya.
Melihat disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2025 yang disahkan pada tgl 22 Desember 2025 point krusial adalah stimulus perekonomian diskon dengan subsidi APBN Iuran BPJSTk BPU sebesar 50% untuk fasilitas JKK dan JKM yang berkisar Rp16.800 menjadi Rp8.400, berlaku periode Januari 2026 s/d Maret 2027.
PP Nomor 50 Tahun 2025 patut disyukuri namun demikian APOB bermaksud meminta regulasi konkrit bahwa BPJSTK dibayarkan oleh pihak aplikator sepenuhnya (100%) yang tidak mengaitkan APBN.
Pada aksi tanggal 10/09/25 dari audiensi dengan pihak Istana tersampaikan akan dikeluarkannya PERPRES tentang transportasi online sebagai respon dari aspirasi APOB diantara lain:
1. Potongan kepada pengemudi untuk aplikator maksimal 10% dari total tarif yang dikenakan kepada pengguna jasa atau pemesan saat ini.
2. Jaminan argo.
3. Jaminan sosial.
4. Pendelegasian tata kelola transportasi online dari Pempus ke Pemda masing-masing.
5. Hapus program-program manipulatif Aceng, Hemat, Slot, Gaspol, Hub, dan yang sejenisnya.
Dalam kesempatan lain dihari yang sama tgl.10/09/25 tim delegasi APOB sebanyak 14 Orang juga diterima BAM DPR RI di Gedung MPR RI - DPR RI senayan yang menyampaikan 5 aspirasi APOB.
Isu akan dikeluarkannya PERPRES tsb. Juga terus mencuat kuat ke publik namun sampai hari ini belum juga disahkan PERPRES yang dimaksud.
Untuk itu APOB akan kembali mengadakan aksi Unras 261 ke Istana Presiden sebagai aspirasi menagih PERPRES yang dinantikan banyak pihak hingga puluhan juta masyarakat yang terdampak baik positif maupun negatif didalam giat perekonomian digital ekosistem transportasi online.
Peserta aksi 261
yang diperkirakan perkumpulan-perkumpulan afiliator APOB dari beberapa wilayah (JABODETABEK, JABAR, dan Wilayah lainnya) sbb :
1. FSPPOB
2. KBAN
3. UCRIT Onbid Citra raya
4. Lintas Kapuk sekenanya
5. Gograber Tangkot
6. Gograber Patriot
7. KBHI
8. KOB Bekasi
9. ABR Bekasi
10. GOJ Bogor
11. Pickal
12. SERDAM
13. POK (Karawang)
14. .DOP KOKAS
15. GBST SOEPOMO
16. BKT TEBET
17. 4N TEBET
18. LNG TEBET
19. GOCI CIANJUR
20. Jggs jakarta solidarity
21. Gading serpong bersatu
Dengan estimasi total peserta aksi kurang lebih 2.000 orang.
Semoga aksi ini mengembalikan stabilitas normal kembali dan sudah tidak ada lagi promosi promosi kedepannya.
(FRANS)
