 |
| Bhenu Artha |
Seringkali kita melihat teknologi finansial, atau fintech, hanya sebatas kemudahan di genggaman tangan. Kita menggunakannya untuk membayar kopi dengan memindai kode QR, mentransfer uang ke teman tanpa biaya admin, atau mengajukan pinjaman kilat saat mendesak. Namun, di balik kenyamanan personal ini, terjadi pergeseran tektonik yang jauh lebih besar. Fintech bukan lagi sekadar "fitur tambahan" dalam kehidupan kita; ia telah berubah menjadi mesin utama yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi negara.
Fintech seharusnya bergeser dari sekadar "disrupsi teknologi" menjadi "akselerasi kesejahteraan". Mengapa demikian? Karena fintech dapat menjangkau yang tak terjangkau, memangkas birokrasi yang mahal, dan memberi napas pada usaha kecil. Fintech dapat memainkan perannya dalam inklusi keuangan. Sebuah riset oleh Tavneet Suri dan William Jack (2016) membuktikan dampaknya. Studi mereka pada layanan uang seluler (M-Pesa) menemukan bahwa teknologi ini berhasil mengangkat 2% rumah tangga keluar dari kemiskinan ekstrem.
Ketika seorang ibu di desa dapat menabung lewat ponselnya tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke kota, atau ketika seorang buruh dapat mengirim uang ke kampung halaman dengan aman, produktivitas ekonomi meningkat. Fintech mengubah ponsel menjadi kantor cabang bank, memberikan martabat ekonomi bagi jutaan orang yang sebelumnya tak dianggap (unbanked).
UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) merupakan tulang punggung ekonomi. Namun ironisnya, masih ada kesulitan mendapatkan modal. Disinilah peran fintech sebagai "penambal celah". Riset oleh Haddad dan Hornuf (2019) menyoroti bahwa fintech berkembang pesat justru di tempat yang perbankannya kaku. Fintech tidak melihat agunan fisik, melainkan "jejak digital", yaitu transaksi e-commerce, kepatuhan membayar tagihan listrik, hingga aktivitas usaha yang terekam secara digital. Dengan data ini, fintech berani memberikan modal kerja di mana bank konvensional mundur. Hasilnya? Lapangan kerja tercipta dan roda ekonomi lokal berputar lebih kencang.
Pertumbuhan ekonomi sering kali terhambat oleh "gesekan" atau friksi, biaya transaksi yang mahal dan proses yang lambat. Thomas Philippon, dalam kajiannya (2016), menyoroti bahwa biaya sistem keuangan stagnan selama beberapa tahun. Artinya, meski teknologi maju, biaya bank tetap mahal.
Fintech mendobrak stagnasi ini. Dengan otomatisasi, blockchain, dan kecerdasan buatan, biaya operasional dipangkas habis-habisan. Uang dapat berpindah dari investor ke peminjam, atau dari pembeli ke penjual, dengan biaya yang jauh lebih rendah dan kecepatan real-time. Efisiensi ini membuat modal mengalir lebih deras ke sektor-sektor produktif, bukan habis dimakan biaya administrasi. Tentu saja, kita harus tetap waspada. Seperti yang diingatkan oleh Goldstein dan rekan-rekannya (2019), inovasi ini membawa risiko baru, mulai dari privasi data hingga potensi lilitan utang jika literasi keuangan masyarakat masih rendah.
Namun, menolak fintech bukanlah pilihan. Tugas pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat, adalah memastikan "mesin baru" ini berjalan di atas rel regulasi yang tepat. Jika dikelola dengan bijak, fintech bukan hanya akan membuat hidup kita lebih mudah, tetapi juga membuat ekonomi kita tumbuh lebih adil dan merata.
Penulis:
Bhenu Artha
Dosen Program Studi Kewirausahaan Universitas Widya Mataram
