Sumenep, Kompasone.com – Urusan bantuan pertanian di Kabupaten Sumenep nampaknya masih menjadi ladang subur bagi praktik gelap. Alih-alih menyejahterakan, bantuan alat mesin pertanian sering kali berakhir layaknya film horor: barangnya tercatat di atas kertas, tapi hanya "hantu" yang menikmati manfaatnya.
Dugaan praktik lancung ini kini menyasar Desa Meddelan, Kecamatan Lenteng. Sorotan tajam mengarah pada Kelompok Tani (Poktan) Surya Tani dan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Lenteng, yang dituding asyik "main mata" di atas penderitaan petani kecil.
Ketua Aktivis Muda Sumekar (AMS), Rasadi, kini tak lagi sekadar berbisik. Berdasarkan hasil monitoring lapangan, timnya menemukan fakta pahit bahwa bantuan handtraktor tahun 2023 diduga kuat hanya menjadi pajangan administrasi. Mayoritas anggota kelompok tani mengaku hanya bisa gigit jari tanpa pernah menyentuh, apalagi menggunakan mesin tersebut.
"Lucu kalau BPP bilang tidak tahu. Tugas mereka itu mendampingi dan mengawasi, bukan cuma duduk manis di kantor menunggu laporan di meja. Kalau pengawasan jalan, tidak mungkin ada barang 'gaib' begini," sindir Rasadi dengan nada pedas, Jumat (23/01/2026).
Logikanya sederhana: jika pengawasnya galak, "malingnya" pasti berpikir dua kali. Namun dalam kasus Meddelan, BPP Lenteng justru terkesan sengaja memberi ruang bagi konflik internal untuk membusuk. Publik pun mulai bertanya-tanya; apakah ada "setoran" rasa sungkan, atau memang fungsi pengawasan sengaja dibuat tumpul?
Saat dikonfirmasi secara terpisah, jawaban pihak BPP Lenteng setali tiga uang dengan gaya birokrat klasik: irit bicara dan berlindung di balik tameng "koordinasi".
"Kami masih melakukan pengecekan," ujar salah satu petugas singkat. Jawaban yang terkesan meremehkan, seolah waktu satu tahun sejak 2023 belum cukup bagi mereka untuk sekadar menengok fisik traktor yang dipermasalahkan.
Rasadi menegaskan bahwa AMS tidak akan membiarkan drama ini berakhir tanpa kejelasan. Ia mendesak adanya klarifikasi terbuka agar petani tidak terus-menerus dijadikan "tumbal" pelengkap dalam proposal bantuan, sementara hasilnya hanya dinikmati segelintir orang yang dekat dengan lingkar kekuasaan desa maupun kecamatan.
"Jangan sampai instansi terkait pura-pura buta. Buka datanya, tunjukkan barangnya! Kalau bantuan pertanian cuma jadi lahan 'bancakan', jangan salahkan jika kepercayaan petani ke pemerintah bakal terjun bebas," tegasnya menutup pembicaraan.
Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu: apakah BPP Lenteng akan bangun dari "tidur nyenyaknya", atau tetap memilih bungkam sembari membiarkan kecurigaan masyarakat semakin liar?
(R.M Hendra)
