Sumenep/IKN, Kompasone.com – Narasi skeptisisme seringkali mudah diucapkan, namun realitas perubahan menuntut tindakan berani. Di tengah suara-suara sumbang yang meragukan prioritas anggaran, ratusan Kepala Desa (Kades) Kabupaten Sumenep hari ini tidak sedang "dipaksa" melainkan diutus secara strategis menuju Ibu Kota Negara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Misi ini bukanlah sekadar tamasya, melainkan investasi intelektual krusial untuk mendobrak stagnasi pembangunan desa.
Kehadiran kolektif para pemimpin desa di pusat rencana peradaban baru Indonesia ini adalah sebuah deklarasi tegas bahwa Sumenep tidak puas dengan kondisi status quo. Jika desa masih "carut marut," maka inovasi dan peningkatan kapasitas harus dilakukan di tempat di mana visi masa depan bangsa sedang dibentuk yaitu IKN.
Mengaitkan agenda ini dengan kegiatan tahun 2024 di Bandung sebagai "modus berulang" adalah analisis yang dangkal dan gagal membaca peta strategi jangka panjang. Studi Tiru kali ini difokuskan pada tiga pilar fundamental: Peningkatan Kelembagaan Desa, Koperasi Merah Putih, dan Ketahanan Pangan.
Kehadiran jajaran tinggi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Sumenep Bupati, Kapolres, Dandim 0827, Kejari, Pimpinan DPRD, dan Kadis PMD bukanlah sekadar seremonial. Ini adalah simbol soliditas kepemimpinan yang menjamin bahwa wawasan dan pengalaman yang diserap dari IKN akan segera diterjemahkan menjadi kebijakan terpadu tanpa hambatan birokrasi saat kembali ke Sumenep.
Kritik terhadap durasi materi yang hanya "sekitar satu jam" per sesi adalah bentuk penilaian yang gagal memahami efisiensi elit. Kegiatan studi tiru tingkat tinggi bukan diukur dari kuantitas jam, melainkan dari kualitas insight dan networking yang didapatkan.
"Pesimis bahwa Kades hanya akan mendapat buku panduan dan tidak paham materi adalah meremehkan kapasitas intelektual para pemimpin desa kami," tegas sumber yang dekat dengan inisiatif ini. "Fokus kegiatan ini adalah pada paparan ringkas model-model terbaik, diskusi terbatas dengan para ahli yang membangun IKN, dan yang terpenting, penguatan jejaring untuk mengakses sumber daya dan teknologi di masa depan. Insight satu jam dari pusat kekuasaan baru jauh lebih bernilai ketimbang ceramah berhari-hari tanpa kontak nyata."
Sistem roadshow padat ini dirancang untuk memastikan Kades terekspos pada spektrum solusi yang luas dalam waktu yang paling efisien, memaksimalkan retensi informasi strategis ketimbang detail teknis yang memang bisa dipelajari melalui buku panduan pasca kepulangan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep, Anwar Syahroni Yusuf, yang memilih bungkam dari gempuran kritik, sesungguhnya sedang mengirimkan pesan non-verbal yang kuat: Fokusnya adalah pada pelaksanaan aksi, bukan membuang energi dalam retorika yang bertele-tele.
Keheningan pejabat terkait bukanlah pengakuan bersalah, melainkan komitmen untuk membiarkan hasil nyata dari studi tiru ini yang berbicara. Sumenep telah memilih untuk berinvestasi pada mindset global bagi pemimpin desanya.
Publik Sumenep sebaiknya menahan skeptisisme dan menunggu. Sebab, kepulangan ratusan Kades dari IKN diharapkan membawa pulang bukan hanya sertifikat, tetapi cetak biru ambisius untuk memecahkan carut-marut desa dengan solusi berkelas IKN.
Apakah kritik terhadap biaya akan tetap relevan, jika investasi ini mampu mengubah desa menjadi unit ekonomi yang mandiri dan berdaya saing? Waktu dan kemajuan desa Sumenep lah yang akan menjadi hakim paling adil atas kontroversi ini.
(R. M Hendra)
