Kubu Raya, kompasone.com– Proyek pembangunan jalan kumpai-tebang kacang di Desa Sungai ambangah, Kecamatan Kubu Raya, menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan ketidaksesuaian antara volume pekerjaan dan spesifikasi teknis di lapangan. Ketua DPC Lembaga Investigasi Negara (LIN) Kubu Raya, Nurjali, S.Pd.I, mengungkapkan bahwa proyek dengan nilai anggaran sekitar Rp958 juta itu perlu segera diaudit secara terbuka karena ditemukan sejumlah kejanggalan.
Menurut temuan masyarakat, panjang jalan yang dikerjakan hanya 506 meter, bukan 522 meter sebagaimana tertulis dalam kontrak. Selain itu, ketebalan beton rata-rata hanya 15 sentimeter, padahal ketentuan teknis jalan poros mengharuskan 20 sentimeter. Sementara itu, hamparan batu cor yang seharusnya selebar 3 meter di beberapa titik hanya dikerjakan selebar 1 meter. Dugaan ketidaksesuaian inilah yang kini menjadi perhatian serius masyarakat dan lembaga pengawas sosial.
Hasil perhitungan teknis independen yang dilakukan oleh tim investigasi menunjukkan dugaan kekurangan volume beton mencapai 85,5 meter kubik dari total seharusnya 313,2 meter kubik. Dengan asumsi harga beton Rp1,2 juta per meter kubik, nilai kekurangan tersebut diperkirakan mencapai Rp102 juta. Jika ditambah dengan dugaan kekurangan pada hamparan batu cor dan biaya pengujian mutu, total potensi selisih pekerjaan mencapai sekitar Rp135 juta, atau sekitar 14 persen dari nilai kontrak proyek.
Nurjali menyebut bahwa pihaknya tidak bermaksud menuduh siapa pun, melainkan mendorong adanya keterbukaan dan tanggung jawab moral dari pelaksana proyek maupun Dinas PUPR Kubu Raya. “Kami hanya ingin memastikan uang rakyat digunakan sesuai ketentuan. Bila hasilnya tidak sesuai, maka harus ada audit terbuka. Ini bukan tuduhan, tapi seruan agar pemerintah hadir dan transparan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti banyaknya sisa cor yang dibiarkan mengeras di badan jalan, bahkan beberapa ruas sudah terlihat retak meski proyek baru rampung. Menurutnya, kondisi ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan bisa membahayakan pengendara. “Kalau pengerjaannya benar-benar sesuai aturan, hasilnya tidak akan seperti itu. Warga berhak mendapat jalan yang aman dan berkualitas,” tegasnya.
Sementara itu, Arsudi, Ketua RT setempat, membenarkan adanya keresahan warga terhadap mutu proyek. Ia mengaku telah menanyakan langsung kepada pelaksana proyek, Rama, yang menyebut semua pekerjaan telah mengikuti arahan Dinas PUPR. Namun hingga kini, belum ada klarifikasi resmi dari pihak pelaksana, konsultan pengawas, maupun dinas terkait mengenai hasil pengawasan dan evaluasi lapangan.
Warga berharap pemerintah daerah tidak menutup diri terhadap kritik. “Kami tidak ingin mencari-cari kesalahan, tapi ingin kejelasan. Kalau ada kekurangan, mari diperbaiki secara terbuka. Jangan dibiarkan begitu saja,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Menutup keterangannya, Nurjali berharap Bupati Kubu Raya, H. Sujiwo, S.E., M.Si, turun langsung ke lokasi proyek dan membuka dialog dengan masyarakat. “Kami ingin ruang keterbukaan itu hadir. Audit independen dan transparansi laporan akan membuat masyarakat tenang dan menghentikan spekulasi. Karena pada akhirnya, pembangunan yang baik adalah yang bisa dipertanggungjawabkan di depan rakyat,” pungkasnya.
Sumber:ketua DPC LIN kubu Raya
Penulis: Johandi
