Tanjung Pinang, Kompasone.com – Forum Peduli Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menolak rencana revitalisasi Taman Gurindam 12 yang digagas Pemerintah Provinsi Kepri. Penolakan ini disampaikan dalam diskusi yang melibatkan pedagang UMKM, mahasiswa, dan masyarakat Tanjung pinang, terkait pengelolaan aset dan ruang publik di ibu kota provinsi, Sabtu (20/09/2025).
Dalam pernyataannya, salah satu anggota forum Cindai menyampaikan, Aspirasi-aspirasi yang ada saat ini akan kami tampung dan bawa ke rapat DPRD pada tanggal 24 September. Meskipun ada rencana pengunduran, kami akan tetap hadir dan melakukan aksi untuk memperjuangkan hak masyarakat.
"Selama aspirasi masyarakat terpenuhi dan tidak merugikan, kami tidak mempermasalahkan program tersebut," tegasnya.
Namun, forum ini memperingatkan agar pemerintah tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Mereka menyoroti adanya kesenjangan otoritas dan dampak negatif terhadap nasib pedagang UMKM yang kini terpinggirkan.
“Kalau aspirasi masyarakat tidak tersalurkan dan nasib para pelaku UMKM terancam karena proses lelang yang terbuka untuk pihak swasta, maka program ini harus dibatalkan,” tegas Cindai.
Forum juga menginformasikan tentang program perpanjangan pedestrian yang dianggarkan pemerintah provinsi, yang akan membentang dari Teluk Keriting hingga Batui Hitam. Pedestrian baru ini direncanakan sebagai lokasi relokasi pedagang UMKM agar mereka tetap memiliki tempat berjualan.
“Pedestrian ini belum selesai, dan program perpanjangan ini diharapkan menjadi solusi untuk menempatkan para pedagang,” tambah perwakilan forum.
Sementara itu, Geber turut menegaskan alasan penolakan terhadap rencana revitalisasi taman yang sudah masuk tahap proses lelang dan diduga akan dikelola oleh pihak swasta.
“Kita sepakat menolak rencana tersebut karena wilayah perkotaan sangat membutuhkan ruang publik dan ruang terbuka hijau. Jika taman ini di kelola oleh swasta, dikhawatirkan akan berubah menjadi ruang privat dan masyarakat kehilangan akses ke ruang publik yang sudah dibangun dengan anggaran besar dari APBD Provinsi Kepri,” jelasnya.
Geber menambahkan, Ruang publik sangat penting bagi masyarakat perkotaan untuk mengurangi stres dan kelelahan akibat aktivitas yang tinggi. Kehilangan ruang ini berarti masyarakat dirugikan secara langsung.
Sulthan Eddy
