Kota Pasuruan, Kompasone.com – Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, memastikan program Sekolah Rakyat akan resmi dimulai pada tahun 2025. Kota Pasuruan dipilih sebagai lokasi percontohan untuk program pendidikan bagi keluarga miskin ekstrem yang digagas Kementerian Sosial.
Kepastian itu disampaikan Saifullah Yusuf saat melakukan kunjungan kerja ke Kota Pasuruan, Rabu (14/5/2025). Dalam agenda tersebut, ia meninjau langsung kondisi keluarga miskin ekstrem di Kelurahan Kandangsapi, Kecamatan Panggungrejo, didampingi Wali Kota Adi Wibowo dan Wakil Wali Kota M. Nawawi.
"Program ini ditujukan bagi warga yang berada dalam kategori desil 1, yaitu 10 persen penduduk dengan kondisi ekonomi terendah," ujar Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, kepada wartawan.
Menurutnya, Sekolah Rakyat akan dibiayai langsung dari APBN dan tidak memungut biaya apapun dari peserta didik. Kota Pasuruan menjadi salah satu pilot project dengan memanfaatkan gedung SDN Kandangsapi I sebagai lokasi awal pelaksanaan.
Tak hanya itu, Pemerintah Kota Pasuruan disebut telah menyiapkan lahan seluas 8 hektare untuk pengembangan gedung Sekolah Rakyat dari jenjang SD hingga SMA. Dukungan ini mendapat apresiasi dari Kementerian Sosial.
Gus Ipul menegaskan bahwa seleksi peserta tidak dilakukan melalui tes akademik, melainkan berdasarkan survei lapangan, wawancara dengan orang tua, serta pemeriksaan kesehatan anak. "Kami ingin membuka akses seluas-luasnya bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem untuk mendapatkan pendidikan berkualitas," jelasnya.
Ia juga meninjau fasilitas UPT SDN Kandangsapi II yang akan dilibatkan dalam program ini. Kondisi ruang kelas, sarana prasarana, dan kesiapan teknis menjadi fokus evaluasi pemerintah pusat dalam pelaksanaan tahap awal.
Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo, menyatakan pihaknya siap mendukung penuh kebijakan tersebut. "Kami berkomitmen menyediakan fasilitas dan dukungan agar program ini berjalan lancar dan tepat sasaran," ujarnya usai mendampingi kunjungan.
Program Sekolah Rakyat menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah dalam menekan angka kemiskinan ekstrem melalui jalur pendidikan inklusif. Pemerintah menargetkan peningkatan akses dan kualitas pendidikan bagi kelompok yang selama ini terpinggirkan.
Dengan langkah ini, Kementerian Sosial berharap dapat menciptakan pemerataan pendidikan dan mempersempit kesenjangan sosial ekonomi di daerah, khususnya bagi warga dengan keterbatasan akses terhadap layanan dasar.
Muh
