Surabaya, Kompasone.com – Seluruh fraksi DPRD Jawa Timur menyatakan menerima dan menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2024. Keputusan tersebut disampaikan dalam Sidang Paripurna di Gedung DPRD Jatim, Senin (19/5/2025).
Persetujuan itu diiringi dengan sejumlah rekomendasi yang ditujukan langsung kepada Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak. Penyerahan dokumen rekomendasi dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD Jatim, Deni Wicaksono.
Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasinya atas kepercayaan legislatif terhadap kinerja pemerintah provinsi. Ia menegaskan bahwa seluruh rekomendasi yang disampaikan akan menjadi rujukan penting dalam menyusun langkah-langkah perbaikan pembangunan.
"Kami memastikan semua catatan strategis dari DPRD menjadi acuan kami dalam mengoptimalkan kebijakan pembangunan ke depan," ujar Khofifah dalam sambutannya di hadapan pimpinan dan anggota DPRD.
Diketahui, rekomendasi tersebut merupakan hasil pembahasan intensif fraksi-fraksi di DPRD setelah mendengarkan laporan LKPJ yang telah disampaikan pada 21 Maret 2025 lalu. Seluruh fraksi menyampaikan pandangan akhir sebelum keputusan persetujuan ditetapkan.
Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono menjelaskan bahwa persetujuan diberikan dengan harapan adanya evaluasi yang serius dari eksekutif. Ia menyebut DPRD akan terus mengawal pelaksanaan program agar sejalan dengan kebutuhan masyarakat.
"Persetujuan ini tidak serta-merta bentuk pujian. Kami tetap melakukan kontrol dan memastikan pemerintah provinsi bekerja sesuai harapan rakyat," ucap Deni kepada wartawan usai paripurna.
Gubernur Khofifah menggarisbawahi pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak mungkin dicapai tanpa kolaborasi yang solid.
"Masukan dan kritik konstruktif dari DPRD menjadi energi positif bagi kami untuk memperbaiki dan mempercepat pelayanan publik," kata Khofifah.
Dalam dokumen LKPJ 2024, sejumlah capaian strategis dipaparkan, mulai dari penurunan angka kemiskinan, peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM), hingga penguatan infrastruktur dasar. Namun, sejumlah catatan kritis juga disampaikan DPRD, terutama terkait kesenjangan wilayah dan efektivitas anggaran.
Fraksi-fraksi menyoroti perlunya perbaikan tata kelola program prioritas, percepatan digitalisasi layanan publik, serta penguatan pengawasan terhadap belanja daerah. Sorotan juga diarahkan pada isu ketenagakerjaan dan penanganan inflasi.
Menanggapi itu, Khofifah menegaskan komitmennya untuk melakukan pembenahan di sektor-sektor yang menjadi perhatian dewan. Ia menginstruksikan seluruh OPD di lingkup Pemprov Jatim untuk segera menindaklanjuti rekomendasi secara terukur dan akuntabel.
"Kami minta seluruh perangkat daerah menjadikan rekomendasi ini sebagai tolok ukur kinerja masing-masing," tandasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Emil Dardak menyatakan pihaknya akan menyusun rencana tindak lanjut (RTL) dari rekomendasi dewan dalam waktu dekat. Ia menekankan pentingnya percepatan implementasi agar program tidak stagnan.
Sidang paripurna tersebut dihadiri oleh seluruh unsur pimpinan DPRD, anggota legislatif, serta jajaran Forkopimda Jatim. Rapat berjalan lancar dan tertib, menandai komitmen bersama dalam mendorong pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Dengan persetujuan ini, Gubernur Khofifah dan jajarannya memiliki landasan evaluatif yang kuat untuk menyusun kebijakan tahun anggaran berikutnya. Langkah ini menjadi bukti nyata pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
Muh
