Probolinggo, kompasone.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Probolinggo mengadakan kegiatan sosialisasi hasil Pilkada Serentak 2024 sekaligus meluncurkan dua buku yang mengulas secara komprehensif tahapan serta hasil riset pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Acara ini digelar untuk menyampaikan transparansi pelaksanaan pemilu dan meningkatkan pemahaman publik mengenai demokrasi lokal.
Ketua KPU Kota Probolinggo, Radfan Faisal, menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan bagian dari upaya edukatif yang menyeluruh. "Sosialisasi ini penting agar masyarakat tahu dan paham proses demokrasi, tidak hanya saat hari pemungutan suara," ujarnya saat membuka acara, Senin (29/4).
Acara tersebut diisi dengan pameran dokumentasi yang menampilkan tahapan Pilkada mulai dari penandatanganan perjanjian kerja sama hingga pengesahan pasangan calon terpilih. Menurut Radfan, pameran ini memberikan gambaran utuh tentang proses pemilu secara visual dan faktual.
Dalam kesempatan itu, dua buku resmi juga diperkenalkan ke publik. Buku pertama berjudul Mozaik Demokrasi Lokal Pilkada Kota Probolinggo 2024 dalam Angka, memuat data statistik yang merekam dinamika Pilkada dari awal hingga akhir. Sementara buku kedua bertajuk Manifestasi Suara Rakyat menyajikan hasil riset dan analisis partisipasi pemilih.
Radfan menekankan bahwa kehadiran kedua buku tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi dan refleksi, baik bagi penyelenggara maupun masyarakat luas. "Kami ingin membangun tradisi demokrasi yang sehat berbasis data dan kajian ilmiah," katanya kepada awak media.
Berdasarkan data resmi KPU, partisipasi pemilih di Kota Probolinggo mencapai 78,21 persen untuk pemilihan wali kota dan 78,51 persen pada pemilihan gubernur. Angka ini menempatkan Kota Probolinggo sebagai salah satu daerah dengan tingkat kehadiran pemilih tertinggi di Jawa Timur.
Penelitian yang terangkum dalam buku riset menyebutkan bahwa tingginya partisipasi dipengaruhi oleh gencarnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan tidak hanya oleh KPU, tetapi juga didukung oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), partai politik, hingga relawan pasangan calon. "Ada faktor gotong royong sosial yang sangat kuat," ujar Radfan.
Namun, sejumlah tantangan juga dicatat, terutama terkait regulasi teknis yang kerap berubah menjelang hari-H pelaksanaan. KPU menyebut perlunya sinkronisasi regulasi lebih awal untuk meminimalisir kendala di lapangan.
Ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Muchlas Kurniawan, mengapresiasi peluncuran buku dan upaya sosialisasi tersebut. Ia menyatakan bahwa kegiatan ini mencerminkan komitmen KPU dalam meningkatkan kualitas pemilu. "Ini langkah progresif, karena tidak banyak KPU daerah yang merangkum proses dan evaluasi pemilu secara akademis," ujarnya.
Melalui kegiatan ini, KPU Kota Probolinggo berharap masyarakat tetap terlibat aktif dalam mengawal proses demokrasi, tidak hanya menjelang Pilkada, tetapi juga dalam pengawasan pasca-terpilihnya kepala daerah. Sosialisasi serupa direncanakan akan terus dilakukan secara berkala untuk memperkuat literasi demokrasi warga kota.
Muh
