Lombok Timur, Kompasone com - Pemilihan kepala daerah sudah dekat dan berbagai polemik bisa muncul kapan saja. Hanura sebagai partai yang berbasis nasional-religius yang mengedepankan hati nurani dalam setiap tindakan dan gerakan politik yang dilakukan, sigap menyikapi hal ini.
Lalu Wahyudi Alibatu, ST Ketua Bappilu Hanura yang juga Anggota Team TPPP Pilkada Provinsi NTB 2024 kepada media ini menjelaskan, “menjelang SK Rekom *B.1 KWK di level DPP, kita menunggu semua inkrahnya keputusan di DPP,” katanya pada Rabu (3/7).
B.1-KWK merupakan form yang digunakan Bapaslon untuk mendaftar di KPU menjadi Calon Kepala Daerah (Cakada). Tanpa form bermaterai itu, dukungan partai dianggap belum sah.
Untuk diketahui, SK partai tidak bisa digunakan mendaftar tetapi form B.1-KWK yang digunakan. Dalam hirarki surat-menyurat kepartaian secara umum dikenal Surat Tugas (ST), Surat Rekomendasi (SR), Surat Keputusan (SK), dan yang paling tinggi B.1-KWK.
“Yang penting urusan alur dokumen untuk calon kepala daerah sudah final. Bagi kami sesuatu yag lumrah dan wajar dengan adanya realita political will di daerah yang berkembang saat ini. Masing masing individu atau person calon memiliki hak politiknya untuk menjustice. Kami sangat apresiasi dan ini bagian dari quicknya demokrasi masa depan,” tutur Lalu Wahyudi mantap.
Lalu Wahyudi menegaskan bahwa tiga pekan kedepan semua cakada, intensitas tinggi untuk komunikasi dan koordinasi.
“Dalam kontestasi pilkada Lombok Timur ini, kami bilang ada fenomena unik dan ritmenya zig-zag,” ungkap ketua Bappilu Hanura ini mengakhiri penjelasannya.
( Maruhun )
