Aceh Selatan, Kompasone.com — Pelaksanaan proyek revitalisasi di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Padang Harapan, Kecamatan Trumon, Kabupaten Aceh Selatan, menuai sorotan publik. Proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026 senilai Rp860 juta ini diduga tidak transparan dan sarat dengan penyimpangan.
Kecurigaan ini bermula ketika sejumlah awak media mendatangi lokasi sekolah pada Kamis (5/11/2026) untuk memantau langsung pelaksanaan proyek serta meminta konfirmasi terkait penggunaan anggaran negara.
Berdasarkan peninjauan di lapangan, progres fisik yang telah rampung baru sebatas rehabilitasi rumah dinas guru dan sebagian kecil pembangunan pagar sekolah. Temuan ini memunculkan tanda tanya, sebab besaran anggaran senilai Rp860 juta dinilai tidak sebanding dengan hasil pekerjaan fisik yang tampak minim di lokasi.
Saat dikonfirmasi mengenai rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja, Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta struktur Panitia Pembangunan Sekolah (P2SP), Kepala SDN Padang Harapan, Bu Sam, diduga enggan memberikan penjelasan secara transparan.
"Untuk apa wartawan datang? Kenapa saya harus keterbukaan semua?" ucap Bu Sam saat ditemui di ruang kerjanya.
Sikap tertutup tersebut dikritik karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Regulasi tersebut mewajibkan setiap badan publik untuk menyediakan dan memberikan akses informasi publik kepada masyarakat.
Suasana konfirmasi sempat memanas ketika seorang pria berbadan tegap tiba-tiba menghampiri para wartawan dan memotret mereka secara diam-diam tanpa izin. Ketika dimintai keterangan mengenai identitasnya, pria tersebut pergi begitu saja tanpa memberikan jawaban.
Saat wartawan kembali masuk ke ruang kepala sekolah untuk meminta klarifikasi, Bu Sam membenarkan bahwa pria yang memotret awak media secara sepihak tersebut adalah suaminya. Tindakan ini memicu sorotan tajam terkait etika komunikasi serta dugaan keterlibatan pihak keluarga dalam pengelolaan proyek revitalisasi sekolah.
Hingga berita ini diturunkan, pihak sekolah masih belum memberikan rincian anggaran yang transparan. Berbagai pihak, termasuk masyarakat dan aparat penegak hukum, didorong untuk segera turun tangan melakukan audit guna memastikan kesesuaian anggaran serta mencegah potensi kerugian keuangan negara.
>T. Raja
