Nagan Raya-Aceh, kompasone.com - Wacana Pemerintah untuk memindahkan Dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke lingkungan sekolah dinilai perlu dikaji lebih mendalam sebelum diterapkan. Dari sisi pelaksanaan di lapangan, keberadaan dapur MBG di kantin sekolah dinilai berpotensi menimbulkan sejumlah persoalan, terutama terkait kapasitas produksi, kebersihan, keamanan pangan dan pengelolaan distribusi.
Ketua yayasan Alfatih Gampong krak tampai Andi Hamzah, didampingi Penanggung jawab Agus Rizal kamis(10/09), mengatakan dapur MBG memiliki kebutuhan operasional yang berbeda dengan kantin sekolah.
Menurutnya, dapur untuk program MBG membutuhkan ruang, peralatan serta sistem kerja yang dirancang khusus agar proses pengolahan makanan dalam jumlah besar dapat berjalan sesuai standar.
“Kalau dapur MBG ditempatkan di kantin sekolah, tentu harus dikaji lagi apakah fasilitas yang ada benar-benar mampu menunjang seluruh proses. Karena dapur MBG bukan hanya tempat memasak, tetapi ada proses penerimaan bahan, penyimpanan, pengolahan, pengemasan sampai distribusi yang semuanya harus terkontrol,” ujar Andi Hamzah.
Ia menilai penerapan kebijakan tersebut tidak cukup hanya mempertimbangkan ketersediaan ruangan di sekolah. Aspek kebersihan, keamanan pangan, alur kerja serta kapasitas dapur juga harus menjadi pertimbangan utama.
Menurut Andi Hamzah yang sudah pengalaman mengelola dapur MBG di Desa krueng seumayam dan Desa Suka Ramai Kecamatan Darul Makmur, pengolahan makanan untuk penerima manfaat dalam jumlah besar membutuhkan ruang kerja yang memadai agar setiap tahapan tidak saling mengganggu.
Kondisi tersebut dinilai berbeda dengan aktivitas kantin sekolah yang umumnya melayani kebutuhan makanan dalam skala lebih terbatas.
“Jangan sampai karena ingin efisien, kemudian aspek lain justru menjadi persoalan. Kita harus memastikan makanan yang diproduksi tetap memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan, karena yang menerima adalah anak-anak,” katanya.
Selain persoalan fasilitas, Andi Hamzah juga menyoroti potensi kendala distribusi apabila dapur MBG berada di dalam lingkungan sekolah. Menurutnya, setiap sekolah memiliki kondisi yang berbeda, baik dari sisi luas lahan, akses kendaraan, jumlah siswa maupun sarana pendukung.
Karena itu, ia berharap wacana tersebut tidak langsung diterapkan secara menyeluruh, tetapi terlebih dahulu dilakukan kajian berdasarkan kondisi masing-masing daerah dan sekolah.
“Menurut kami perlu ada kajian yang benar-benar melihat kondisi di lapangan. Apakah kantin sekolah cukup untuk menampung aktivitas dapur MBG, bagaimana keluar masuk bahan baku, bagaimana proses memasak dan bagaimana distribusinya. Semua itu harus dihitung,” ujar Andi Hamzah.
Ia menambahkan, keberadaan SPPG dengan fasilitas yang memang disiapkan untuk pengolahan makanan dalam jumlah besar memiliki fungsi penting dalam menjaga konsistensi kualitas pelayanan MBG.
Menurutnya, apabila pemerintah memiliki tujuan melakukan efisiensi, hal tersebut tetap dapat dilakukan tanpa harus mengorbankan sistem pengolahan dan keamanan pangan yang selama ini menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program.
“Efisiensi memang penting, tetapi jangan sampai efisiensi justru membuat pelayanan menjadi kurang maksimal. Yang paling utama adalah bagaimana anak-anak mendapatkan makanan bergizi yang aman, higienis dan tepat waktu,” kata Andi Hamzah.
Andi berharap pemerintah dapat melibatkan pengelola SPPG dalam pembahasan apabila aturan mengenai penempatan dapur MBG di sekolah akan diterapkan.
Pengalaman pelaksana di lapangan dinilai penting untuk melihat apakah kebijakan tersebut benar-benar efektif atau justru menimbulkan persoalan baru.
“Kalau memang ada aturan seperti itu, kami berharap dikaji lagi dan pelaksana di lapangan juga dilibatkan. Karena kami yang setiap hari menjalankan prosesnya, sehingga bisa memberikan gambaran apa saja yang menjadi kebutuhan dan kendalanya,” pungkasnya.
Dengan demikian, wacana pemindahan atau penempatan dapur MBG di kantin sekolah dinilai belum dapat diterapkan begitu saja. Kajian menyeluruh diperlukan agar tujuan efisiensi tetap sejalan dengan kualitas, keamanan pangan dan efektivitas program Makan Bergizi Gratis.
(T.Ridwan,SH)
