Kota Bengkulu, Kompasone.com - Polemik penerimaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial (bansos) di Kota Bengkulu secara umum kerap berpusat pada masalah akurasi data kependudukan (DTKS), manipulasi Kartu Keluarga (KK), serta transparansi penyaluran agar tepat sasaran.
Budi Utomo warga Kelurahan teluk sepang kepada media ini menyampaikan bahwa sempat menjadi polemik berkaitan dengan siapa yang berhak menerima PKH, isue yang berkembang ada dugaan manipulasi data oleh tim pendamping verifikasi PKH dengan data yang sebenarnya di lapangan.
Budi Utomo menuturkan banyaknya komplin dari masyarakat dengan hasil pendataan oleh tim verifikasi. Pemdamping calon penerima PKH dan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, indikasi amburadulnya data tersebut di buktikan dengan ada data warga yang seharusnya tidak berhak sebagai penerima bantuan PKH justru terdata sebagai penerima bantuan.
Sebaliknya, rakyat miskin yang seharusnya berhak mendapatkan bantuan PKH, justru data nya hilang alias di coret.
"Saya menduga adanya manipulasi dan permainan oleh oknum pendamping PKH maupun oknum pejabat kelurahan yang merubah data calon penerima PKH maupun bantuan sosial lainnya sehingga terjadinya ketidak tepat data penerima PKH hasil dari verifikasi oknum pendamping tersebut, bahkan dugaan lain data yang didapati oleh tim verifikasi bukan hasil dari wawancara langsung melainkan berdasarkan laporan tetangga, ini jelas menyesatkan," jelas Budi Utomo.
Lebih lanjut ada dugaan adanya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) berkembang liar di lingkungan masyarakat Teluk Sepang. Sebagaimana kesaksian Budi Utomo bahwa oknum penjabat kelurahan hingga RT di duga mengambil keuntungan, dengan merubah data yang di berikan tim verifikasi kemudian di ganti data keluarga mereka.
"Dugaan praktik KKN di sini masih sangat ketara, dimana penerima bantuan pemerintah berupa PKH dan program sosial lainnya di dominasi keluarga pejabat kelurahan , RW hingga RT setempat, hal ini jelas berpotensi terjadinya gesekan sosial di masyarakat," pungkas Budi Utomo kepada Kompasone.com Rabu 02/09/2026
Lurah Teluk Sepang Robert Zamora,SH., saat di konfirmasi awak media buru buru membantah isue adanya dugaan praktek KKN di wilayah kerja nya.
Menurutnya semua data yang muncul sudah melalui proses verifikasi Pendamping PKH maupun tim pendataan sensus ekonomi dari Badan Pusat Statistik (BPS) sehingga pihaknya menerima data itu utuh hasil dari verifikasi tim pusat, sehingga kecil kemungkinan ada campur tangan pejabat kelurahan setempat hingga tingkat RT.
"Data penerima bantuan PKH maupun bantuan sosial lainnya merupakan produk dari verifikasi yang di lakukan oleh tim pendamping PKH , termasuk juga hasil dari pendataan. tim sensus Ekonomi yang diakukan oleh Badan pusat Statistik (BPS), jadi tidak benar adanya dugaan sarat dengan KKN sebagaimana yang di tuduhkan," ujar Robert.
Ketika di tanya soal apakah kelurahan punya kewenangan untuk memverifikasi. ulang data yang sudah masuk dari hasil pendataan dan verifikasi Pendamping PKH Termasuk hasil dari sensus Ekonomi tahun 2026 tersebut, Robert Zamora menjelaskan kelurahan punya kewenangan untuk melakukan proses sanggah data untuk dikoreksi kembali oleh tim verifikasi pusat, namun hal tersebut tentu butuh proses kembali, seberapa lama data itu akan berubah tentu butuh waktu.
"Untuk peluang sanggah data yang di rasa tidak tepat kelurahan sudah lakukan itu namun hal tesebut tidak bisa dipastikan berapa lama prosesnya, soal perubahan data penerima juga di pengaruhi berubahnya Desil penerima tersebut sehingga yang mungkin sebelumnya terdata sebagai penerima karena desilnya naik kemudian di coret sebagai penerima," terangnya.
Perubahan Desil rumah tangga itu banyak faktor, Robert Zamora menjelaskan salah satu penyebab Desil berubah atau naik itu di sebabkan karena perubahan tingkat ekonomi, bahkan bisa karena judi online.
Senada dengan Lurah Robert Zamora pendamping PKH kelurahan teluk Sepang Haris Darusi kepada Kompasone.com memberikan keterangan bahwa pihaknya dalam melakukan verifikasi data penerima PKH ini dengan cara mendatangi langsung para calon penerima PKH. Termasuk melakukan wawancara langsung sehingga kecil kemungkinan ada kesalahan informasi yang diberikan karena tim langsung bersentuhan dengan masyarakat.
"Dalam setiap kesempatan kami lakukan pendampingan dan juga pertemuan rutin kepada masyarakat calon penerima maupun mereka yang tidak layak menerima, tujuannya agar masyarakat bisa memahami dan mengerti tentang program ini, bahkan kami pendamping juga memberikan pemahaman agar masyarakat bisa melakukan singgah langsung melalui aplikasi chek bansos, kalaupun ada perubahan data atau kenaikan desil.kemungkinan hasil dari sensus ekonomi yang di lakukan oleh tim dari BPS," jelas Haris.
Sementara itu ditempat terpisah tokoh masyarakat teluk Sepang yang namanya enggan di sebut meminta agar pemerintah kelurahan dalam hal ini lurah teluk Sepang dan jajarannya untuk lebih sering turun ke bawah (turba) agar bisa mendengar dan menyerap langsung keluh kesah warganya.
"Sebagai warga dan di tokoh masyarakat kami harapkan pemerintah kelurahan teluk Sepang lebih proaktif untuk hadir menyapa masyarakatnya, jangan kemudian ada persoalan penting terjadi di masyarakat smpai tidak tahu bahkan terkesan abai," ujarnya.
Pemimpin itu seyogyanya melayani bukan minta di layani , mereka di angkat sumpah oleh negara dan di berikan fasilitas oleh negara untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
"Pemimpin itu jangan berharap laporan bangus saja dari bawahanya, sebagaimana istilah ABS alias asal bapak senang, pemimpin yang baik tentu adalah mereka yang mampu hadir ditengah tengah masyarakat yang di pimpinnya," pungkasnya.
Pewarta : Susyanto,S.Kom
