Sorong, Kompasone.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua Barat Daya (PBD) menegaskan keseriusannya dalam mengusut kasus penembakan terhadap Timotius Rumpaidus yang melibatkan sejumlah oknum Polisi Militer (POMAL) Sorong.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi I DPRD Provinsi PBD, Zeth Kadakolo, usai menggelar rapat dengar pendapat (RDP) di ruang rapat DPR, Jumat (28/8). Berdasarkan keterangan saksi dan korban, pihaknya memutuskan untuk segera memanggil para pemangku kepentingan terkait.
"Terima kasih atas penjelasan dari semua pihak, baik itu keterangan sejumlah saksi, dan juga keterangan korban penembakan, kepada kami DPR, sehingga kasus penembakan ini, kami menganggap adalah sebuah kasus yang sangat serius untuk kami sikapi," ujar Zeth.
Pihak berwenang menyatakan akan segera memanggil dan meminta keterangan dari berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah provinsi, petinggi angkatan laut, komandan POMAL, serta prajurit yang diduga mendatangi dan menembak Timotius Rumpaidus, agar kasus tersebut dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
"Kami berharap kepada sejumlah pihak, lebih khusus kepada keluarga korban penembakan, agar memberikan waktu kepada DPR, untuk membentuk panitia khusus, sehingga bisa memanggil pihak yang berkaitan dengan persoalan penembakan, dan kita siap mendorong kasus ini di proses secara hukum, dan transparan ke publik," tutur Zeth.
Dalam kesempatan yang sama, korban penembakan, Timotius Rumpaidus, membantah klaim Komandan POMAL Sorong yang menyatakan tidak ada kerja sama antara CV Prima Papua dan Koarmada XIV Sorong. Ia membeberkan kronologi pertemuan sebelum aksi demonstrasi terkait dugaan penyalahgunaan BBM jenis biosolar ilegal milik Yonif 806 Kabupaten Sorong dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) CV Prima Papua.
"Awal sebelum kami melakukan demo tentang BBM jenis bio solar ilega, yang di miliki oleh Yontp 806 kabupaten Sorong, dan AMDAL CV prima papua, saya di tlpn oleh Kaka hanriyanto alias (Anto) untuk bertemu di kediamanya di kilo meter 14 kota Sorong," ungkap Timotius di hadapan peserta rapat.
"Setelah sampai di kediaman Kakak Anto, sudah ada asisten oprasi (Asops) kodaeral XIV sorong, Kolonel Laut (P) Himawan, dan sesuai penjelasan oknum kolonel, dirinya di telepon oleh sala satu pengurus CV prima papua, yang bernama Tedi, dan oknum kolonel mengatakan dirinya di minta bantu oleh Tedi Untuk menanyakan apa tuntutan warga sehingga mereka bisa sampaikan kepada CV prima papua," jelas Timo.
Timo mengaku telah menyampaikan kepada oknum kolonel bahwa warga hanya ingin menemui pimpinan perusahaan bernama Tony. Saat itu, oknum kolonel berjanji akan menyampaikan tuntutan tersebut dan mengabari Timo. Namun, ia menegaskan aksi demo akan tetap berjalan jika tidak ada kejelasan dari pihak perusahaan hingga malam tanggal 26 Juni.
"Lalu muncul pertanyaan, jika benar tidak ada keterkaitan kerja sama antara CV prima papua, dan kodaeral angkatan laut Sorong, lalu mengapa oknum KOLONEL mengatakan saya di telepon oleh Tedi dan di minta bantu untuk menanyakan apa tuntutan warga, saya rasa bahwa anak kecil pun bisa menganalisis di situ," kata Timo.
Berdasarkan pengalamannya sebagai mantan prajurit TNI Angkatan Laut sebelum dipecat dari satuannya, Timo mengeklaim mengetahui persis adanya hubungan erat antara institusinya dahulu dengan CV Prima Papua, khususnya dalam hal penyediaan bahan baku kayu untuk berbagai proyek pembangunan di lingkungan satuan TNI AL.
"Dan selama saya masih bertugas hingga di Pecat dari satuan angkatan laut, saya mengetahui dengan persis tentang ada keterkaitan antara TNI angkatan laut dengan CV prima papua, yang mana jika ada pembangunan lingkup TNI satuan angkatan laut, yang membutuhkan bahan baku kayu, PASTI di ambil dari CV prima papua. dan masih banyak hal yang saya mengetahui keterkaitan antara CV prima papua dengan satuan angkatan laut kodaeral XIV sorong," pungkasnya.
>Dedi
