Ciamis,kompasone.com. Pemerintah Kabupaten Ciamis bersiap menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak secara digital. Rencana ini mendapat dukungan dari Lembaga Pengawasan Pengembangan Pembangunan Desa (LP3D).
Dukungan itu disampaikan Ketua LP3D Andi Ali Fikri usai menghadiri Sosialisasi Pilkades Serentak Secara Digital di Aula Setda Kabupaten Ciamis, Kamis (10/9/2026). Kegiatan tersebut juga dihadiri perwakilan DPMD Provinsi Jawa Barat.
Andi menyebut digitalisasi Pilkades adalah langkah maju. Tapi agar tidak menimbulkan masalah baru, ada beberapa hal yang harus dipastikan pemerintah sejak awal.
“LP3D siap bermitra bersama pemerintah untuk keberlangsungan Pilkades digital di Ciamis dan Jawa Barat. Kami mendukung, tapi harus ada regulasi jelas, keamanan sistem, dan edukasi ke masyarakat,” kata Andi.
*Data Pemilih Harus Dijaga*
Salah satu yang disoroti LP3D adalah penggunaan data kependudukan untuk menyusun DPT. Data KK dan e-KTP warga desa merupakan data pribadi yang rawan disalahgunakan.
LP3D mendorong pemerintah berpedoman pada UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Mulai dari proses pengumpulan, penyimpanan, hingga penggunaan data harus punya dasar hukum yang kuat.
“Data kependudukan itu aset vital. Penarikan data untuk DPT Pilkades Digital harus aman. Penyelenggara tenang bekerja, masyarakat juga nyaman,” tegas Andi.
LP3D juga meminta sistem aplikasi Pilkades dilengkapi pengamanan siber berlapis agar terhindar dari kebocoran data.
*Aturan Teknis dan Akses untuk Semua*
Agar pelaksanaan di lapangan lancar, LP3D mendorong pemerintah segera merampungkan aturan teknis. Hal yang perlu diatur antara lain jumlah TPS, titik lokasi, dan mekanisme khusus bagi pemilih yang butuh pendampingan.
Kelompok yang dimaksud adalah lansia, penyandang disabilitas, dan pemilih pemula. Jangan sampai proses digital justru mempersulit mereka.
“Digitalisasi harus inklusif. Semua warga punya hak yang sama untuk memilih dengan mudah,” ujar Andi.
*Edukasi ke Desa-desa*
Menurut LP3D, kunci sukses Pilkades digital ada pada sosialisasi. Masyarakat harus paham cara menggunakan sistem, alur pemilihan, dan bagaimana data mereka dilindungi.
Andi mengapresiasi kehadiran DPMD Provinsi dan berharap sosialisasi terus dilakukan sampai ke tingkat desa, bukan hanya ke perangkat pemerintah.
*Target: 40 Desa Jadi Percontohan*
Tahun ini Pilkades digital akan digelar di 40 desa di Kabupaten Ciamis. Jika berhasil, LP3D yakin Ciamis bisa menjadi contoh pelaksanaan Pilkades digital di tingkat nasional.
“Kami berharap kolaborasi pemerintah, penyelenggara, dan masyarakat bisa membuat Pilkades digital di Ciamis berjalan aman, transparan, akuntabel, dan dipercaya publik,” pungkas Andi. (AL)
