Simalungun, kompasone.com – Aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Mahasiswa-Pemuda Peduli Danau Toba (AMPDT) di depan Hotel Khas Parapat, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Sabtu (19/9/2026), berujung memanas. Massa membakar ban di depan pintu utama hotel sebagai bentuk protes atas belum terjawabnya sejumlah tuntutan yang mereka sampaikan kepada pihak manajemen.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 15.00 WIB tersebut diikuti puluhan massa yang menyuarakan berbagai persoalan, mulai dari transparansi pengelolaan limbah dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dokumen lingkungan, penyaluran tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hingga hak-hak pekerja.
Koordinator Aksi AMPDT, Darma Naibaho, mengatakan pihaknya menuntut keterbukaan informasi terkait sistem pengelolaan limbah hotel serta dokumen lingkungan yang menjadi dasar operasional perusahaan.
“Kami meminta transparansi terkait IPAL dan dokumen lingkungan yang selama ini kami pertanyakan. Sampai aksi berlangsung, kami belum memperoleh penjelasan yang kami harapkan,” ujar Darma dalam orasinya.
Menurutnya, ketiadaan tanggapan yang dianggap memadai dari pihak hotel memicu kekecewaan massa. Sebagai bentuk protes, peserta aksi membakar ban di depan gerbang utama hotel.
Dalam perkembangan aksi, sebagian massa juga memasuki area hotel setelah menilai belum ada kejelasan mengenai data dan dokumen yang diminta.Meski demikian, sejumlah koordinator lapangan berupaya menjaga situasi tetap kondusif dan menghindari tindakan yang dapat memicu kericuhan.
Salah seorang peserta aksi, Jhony Barimbing, menegaskan bahwa tuntutan yang disampaikan tidak hanya berkaitan dengan operasional hotel, tetapi juga menyangkut kepentingan lingkungan Danau Toba, masyarakat sekitar, dan kesejahteraan pekerja.
Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyampaikan surat kepada instansi terkait di tingkat pusat dan berencana melanjutkan perjuangan tersebut ke Jakarta apabila tuntutan mereka tidak mendapat respons.
“Persoalan ini bukan hanya menyangkut hotel, tetapi juga menyangkut lingkungan Danau Toba, masyarakat sekitar, dan kehidupan para pekerja. Jika tidak ada tanggapan dari manajemen Hotel Khas Parapat, kami akan melakukan aksi di Kantor InJourney Hospitality di Jakarta,” tegas Jhony.
Desak Transparansi dan Audit Manajemen
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan saat aksi, AMPDT menyampaikan sejumlah tuntutan kepada manajemen Hotel Khas Parapat dan pihak terkait.
Massa mendesak pihak hotel membuka secara transparan informasi mengenai pengelolaan limbah, operasional IPAL, serta dokumen lingkungan berupa AMDAL maupun UKL-UPL.
Selain itu, mereka meminta keterbukaan terkait status dan legalitas lahan, termasuk dokumen HGU dan/atau HGB beserta masa berlaku sertifikat yang digunakan.
AMPDT juga menyoroti program Corporate Social Responsibility (CSR). Mereka meminta Hotel Khas Parapat maupun PT Hotel Indonesia Properti (HIPRO) mempublikasikan laporan penyaluran CSR selama lima tahun terakhir, termasuk data penyerapan tenaga kerja lokal serta bentuk kemitraan dengan pelaku UMKM dan masyarakat sekitar.
Di bidang ketenagakerjaan, massa mendesak pembayaran upah lembur bagi karyawan maupun mantan karyawan yang merasa haknya belum dipenuhi. Mereka juga meminta dilakukan evaluasi dan audit menyeluruh terhadap manajemen Hotel Khas Parapat.
Tak hanya itu, AMPDT turut meminta agar aktivitas operasional hotel dihentikan sementara sampai seluruh tuntutan masyarakat ditindaklanjuti. Massa juga mendesak pihak berwenang melakukan evaluasi terhadap jajaran pimpinan perusahaan.
Menjelang berakhirnya aksi, Darma Naibaho menyampaikan ultimatum kepada pihak hotel. Ia menegaskan bahwa AMPDT akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar apabila dalam waktu satu minggu tidak ada tanggapan atas tuntutan yang telah disampaikan.
“Jika dalam satu minggu tidak ada respons, kami akan kembali dengan massa yang lebih banyak dan melanjutkan aksi di depan pintu masuk utama Hotel Khas Parapat,” ujarnya.
AMPDT menegaskan bahwa seluruh tuntutan yang mereka suarakan bertujuan untuk mendorong transparansi perusahaan, perlindungan lingkungan Danau Toba, pemenuhan hak-hak pekerja, serta peningkatan manfaat sosial bagi masyarakat sekitar.
Aksi berakhir menjelang malam hari dengan massa membubarkan diri secara tertib sambil menunggu tindak lanjut dari pihak yang dituju atas berbagai tuntutan yang telah disampaikan.
(M.T)
