Sumenep, Kompasone.com - Kasus dugaan pungutan liar (pungli) pemeriksaan kesehatan berupa cek dahak dan darah yang menimpa para relawan serta staf SPPG MBG Dapur Ummi kini makin memanas. Bukannya mendapatkan kejelasan, fakta di lapangan justru mempertontonkan aksi saling cuci tangan antara pihak, meninggalkan tanda tanya besar terkait siapa oknum yang bermain di balik penarikan uang ilegal ini.
Awalnya, korban yang merupakan relawan seperti Alex dan Dimas (bukan nama sebenarnya) secara terbuka mengaku diminta membayar uang tunai sebesar Rp50.000 untuk menjalani pemeriksaan kesehatan yang diklaim atas perintah pihak Puskesmas Pandian. Uang tersebut bahkan sudah disetorkan melalui seorang perantara.
Namun, skenario ini mendadak berantakan. Hanya selang beberapa jam sebelum pemeriksaan dimulai, perantara tersebut mengabarkan bahwa agenda pemeriksaan mendadak dibatalkan oleh oknum Puskesmas. Alasan pembatalannya bikin geleng-geleng kepala informasi penarikan uang tersebut telah bocor.
Ketika dikonfirmasi, Pemilik sekaligus Pelaksana SPPG MBG Dapur Ummi menolak bertanggung jawab dan mengaku sama sekali tidak tahu-menahu mengenai skema penarikan biaya tersebut.
“saya benar benar tidak tahu Mas Hendra soal itu, tapi yang saya tau anak anak dapur ngasih tau ke saya kalau pemeriksaan dari puskesmas pandian itu ada biayanya sebesar lima puluh ribu rupiah, dan rencananya memang mau saya subsidi oleh saya separuh, tapi kata anak anak tidak usa Ummi, biar kita bayar sendiri sendiri.” jelasnya ummi 10/8/26
Respons tak kalah keras datang dari Sekretaris Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Kabupaten Sumenep, Moh. Nur Insan, S.Kep., Ns., M.Kes. Nur Insan menegaskan bahwa Dinkes tidak pernah menerbitkan instruksi maupun izin bagi puskesmas manapun untuk memungut biaya pemeriksaan tersebut. 10/8
Untuk membuktikan hal itu, Nur Insan langsung menghubungi Kepala Puskesmas (Kapus) Pandian di depan awak media. Hasilnya makin mengejutkan: Kapus Pandian mengklaim tidak pernah memiliki agenda atau jadwal pemeriksaan kesehatan ke Dapur Ummi. Merasa instansinya ditunggangi, Nur Insan pun meminta bantuan media untuk membongkar sosok di balik aksi ini.
"Tolong dibantu agar saya dikasih tahu siapa oknum yang sudah berani melakukan pungli dengan mengatasnamakan Puskesmas Pandian. Karena ini jelas-jelas sudah mencoreng nama baik Dinkes," tegas Nur Insan.
Melihat kekacauan ini, Rasyid, seorang aktivis pemerhati kebijakan publik dari kalangan Nahdliyin, memberikan analisis tajamnya. Menurut Rasyid, bantahan dari pihak Dapur Ummi maupun Kapus Pandian justru semakin memperjelas indikasi adanya "operasi gelap" yang dijalankan oknum nakal demi mengeruk keuntungan pribadi.
"Jika Kepala Puskesmas Pandian saja tidak mengakui adanya jadwal tersebut, berarti sudah sangat jelas: oknum ini bergerak secara senyap agar terhindar dari pantauan dinas dan puskesmas," ujar Rasyid dengan nada pedas.
"Menurut saya, ini adalah bentuk pemeriksaan ilegal yang nekat dilakukan oknum demi mencari keuntungan instan, tanpa memikirkan dampaknya yang merusak dan mencoreng nama baik instansi Dinkes serta Puskesmas Pandian," lanjutnya.
Batalnya pemeriksaan secara mendadak setelah isu penarikan uang merebak menjadi bukti kuat adanya ketakutan dari sang oknum.
Masyarakat bertanya, Ketegasan seperti apa yang akan dilakukan Dinkes P2KB Kabupaten Sumenep dan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas hingga oknum tersebut terseret ke permukaan publik,
Atau justru dibiarkan menguap begitu saja setelah aksi main "kucing-kucingan" ini berhasil membungkam korban?
(R. M Hendra)
