Iklan

iklan

Iklan

iklan
,

Iklan

iklan

Dugaan Pungli Berkedok Cek Kesehatan di Dapur MBG Sumenep | Nama Puskesmas Dicatut, Oknum Kembalikan Uang

Minggu, Agustus 23, 2026, 13:14 WIB Last Updated 2026-08-23T06:14:34Z

 


Sumenep, Kompasone.com - Pengelolaan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ummi di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, mendadak memicu kontroversi.


Dugaan praktik pemungutan liar (pungli) mencuat setelah sejumlah relawan dipatok biaya Rp50.000 per orang untuk pemeriksaan darah dan dahak yang mengatasnamakan Puskesmas Pandian.


Praktik ini terkuak setelah konfirmasi media kepada Sekretaris Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Kabupaten Sumenep, H. Mohammad Nur Insan.


Saat ditelusuri langsung ke Kepala Puskesmas Pandian, pihak puskesmas menegaskan tidak pernah menugaskan tim medis maupun menjadwalkan pemeriksaan kesehatan ke lokasi Dapur SPPG Ummi Kolor.


Pemeriksaan medis relawan dipastikan tanpa izin dan di luar agenda resmi Dinkes P2KB maupun Puskesmas Pandian.


Uang senilai Rp50.000 per relawan sempat ditarik, namun belakangan dikembalikan oleh oknum tak dikenal melalui perantara relawan dapur.


Pemilik dapur, Ummi, mengaku tidak tahu-menahu mengenai alur penarikan dana tersebut. Saat dikonfirmasi, ia justru melontarkan pernyataan ambigu:


"Saya tidak tahu-menahu soal itu Mas, seandainya Sampean telpon saya sebelum berita terbit, saya kasih Sampean Mas."


Meski uang pemeriksaan telah dikembalikan, keberadaan oknum yang berani mencatut nama instansi kesehatan demi meraup keuntungan dari para relawan program pemenuhan gizi ini menyisakan misteri besar.


Pernyataan tegas ini menegaskan komitmen Dinas Kesehatan untuk tidak mentoleransi segala bentuk praktik ilegal yang merugikan masyarakat dan mencoreng nama baik instansi.


Rasid Nadyin Aktivis pemerhati kebijakan menekankan bahwa keputusan berada di tangan BGN Sumenep untuk segera membongkar dugaan pungli tersebut hingga tuntas.

"Agar pelaku utama serta motif di baliknya terungkap secara terang benderang," tegasnya.


Rasyid menambahkan masyarakat mendesak aparat penegak hukum dan dinas terkait untuk mengusut tuntas dalang di balik aksi penipuan dan penarikan dana ilegal tersebut.


"Agar tidak mencoreng kredibilitas program pelayanan masyarakat,” imbuhnya.


(R. M Hendra)

Iklan

iklan