Pandeglang, kompasone.com — Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menghadapi sejumlah hambatan pembangunan, terutama pada sektor infrastruktur. Kondisi tersebut dipengaruhi berkurangnya transfer anggaran dari pemerintah pusat akibat kebijakan efisiensi, sehingga ruang fiskal daerah untuk pembangunan menjadi sangat terbatas, Senin (27/4/2026).
Kepala Bappeda Kabupaten Pandeglang, Sutoto, mengatakan pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada infrastruktur, meskipun sektor tersebut tetap menjadi prioritas utama. Namun, keterbatasan anggaran membuat pemerintah harus menyesuaikan skala prioritas pembangunan.
“Program prioritas pemerintah bukan hanya infrastruktur saja. Infrastruktur tetap nomor satu, tetapi tidak selalu bisa diprioritaskan penuh karena keterbatasan anggaran,” ujar Sutoto.
Selain infrastruktur, kata dia, terdapat tiga program prioritas lainnya yang saat ini terus dijalankan Pemkab Pandeglang. Pertama, penumbuhan ekonomi daerah melalui pemberdayaan UMKM, mendorong masuknya investor lokal maupun luar daerah, serta penguatan Koperasi Desa Merah Putih.
Kedua, penanganan kemiskinan ekstrem. Ketiga, percepatan penanganan stunting yang masih menjadi perhatian pemerintah daerah.
“Alhamdulillah, program kedua, ketiga, dan keempat itu berjalan dan menjadi prioritas kami,” katanya.
Sutoto menambahkan, program yang saat ini langsung dirasakan masyarakat pada tahun 2026 di antaranya layanan kesehatan gratis dan bantuan sosial.
Ia juga berharap masyarakat aktif mengusulkan kebutuhan pembangunan yang benar-benar prioritas melalui tahapan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).
Menurutnya, apabila anggaran dari pemerintah kabupaten maupun provinsi tidak tersedia, usulan pembangunan masih dapat diajukan ke pemerintah pusat melalui forum Rakortekrenbang atau Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan.
“Jadi masyarakat tetap bisa menyampaikan kebutuhan prioritasnya melalui mekanisme yang ada,” pungkasnya.
(Ali hamzah)
