TAPUT, kompasone.com - Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Tito Karnavian mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) dalam penanganan pascabencana yang dinilai progresif, terukur, dan berbasis data, terutama dalam penuntasan pengungsian serta verifikasi bantuan bagi warga terdampak.
Apresiasi tersebut disampaikan Tito Karnavian saat meresmikan pembangunan hunian sementara (huntara) dan penyerahan Dana Tunggu Hunian (DTH) secara serentak di sejumlah wilayah terdampak bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Kegiatan digelar secara hybrid dan dipusatkan di Kabupaten Tapanuli Selatan, Kamis (5/2).
Dalam kesempatan itu, Tito Karnavian juga meresmikan pembangunan 1.300 unit huntara yang tersebar di delapan kabupaten dan kota terdampak bencana di wilayah Sumatera sebagai bagian dari percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat (JTP) dalam laporannya menyampaikan bahwa seluruh pengungsian berbasis tenda di wilayah Taput telah dituntaskan.
“Sebanyak 17 kepala keluarga yang sebelumnya masih tinggal di lokasi pengungsian kini telah menempati huntara maupun hunian pengganti lainnya,” ujar JTP.
JTP menambahkan, pendataan rumah terdampak bencana juga telah dirampungkan dan diverifikasi by name by address (BNBA).
Dari pendataan awal kata JTP ada sekitar 782 unit rumah, hasil verifikasi bersama pemerintah daerah, provinsi, dan pusat menetapkan 486 unit rumah terdampak, terdiri dari 258 unit rusak berat, 39 unit rusak sedang, dan 189 unit rusak ringan.
“Data tersebut telah disampaikan secara resmi kepada pemerintah pusat sebagai dasar penyaluran bantuan,” kata JTP.
Untuk penanganan hunian, Pemkab Taput hingga kini telah membangun 103 unit hunian tetap (huntap), 58 unit hunian insitu, serta 40 unit hunian sementara (huntara).
Selain itu, Dana Tunggu Hunian (DTH) telah disalurkan kepada 112 rumah tangga, sementara usulan tambahan penerima masih dalam proses pengumpulan dan verifikasi sesuai ketentuan.
Pihaknya juga merencanakan penyaluran bantuan pengisian huntara berupa perlengkapan rumah tangga dari APBD senilai Rp3 juta per kepala keluarga, bantuan Dinas Sosial senilai Rp3 juta, serta dukungan logistik dari BNPB.
Sementara itu, bantuan sosial dari Kementerian Sosial, termasuk uang lauk pauk Rp15 ribu per hari, stimulan ekonomi Rp5 juta, serta santunan bagi korban meninggal dunia sebesar Rp15 juta per orang untuk 23 jiwa, telah diusulkan dan dilaporkan melalui mekanisme resmi.
Meski demikian, JTP mengakui masih terdapat persoalan infrastruktur dasar yang perlu segera dituntaskan.
“Hingga saat ini, enam desa di tiga kecamatan belum sepenuhnya teraliri listrik akibat ketergantungan jaringan dari Kabupaten Tapanuli Tengah. Selain itu, penyediaan air bersih di beberapa lokasi huntara masih dalam tahap pembangunan,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Tito Karnavian menegaskan bahwa penuntasan pengungsian dan ketepatan data bantuan merupakan indikator penting dalam fase rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
“Pengungsian sudah tuntas dan data bantuan telah diverifikasi. Ini menjadi dasar penting agar bantuan tepat sasaran dan proses pemulihan tidak berlarut,” ujar Tito.
Namun demikian, ia menekankan pemenuhan kebutuhan dasar seperti listrik dan air bersih harus segera diselesaikan agar hunian sementara dapat berfungsi secara layak dan berkelanjutan.
Satgas PRR memastikan akan terus melakukan pemantauan terhadap penyaluran bantuan serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar guna menjamin seluruh warga terdampak dapat segera pulih dan kembali menjalani kehidupan secara normal.
(Bernat L Gaol)
