Pandeglang, kompasone.com — Gerakan Anak Muda Pandeglang (AMPAN) menyatakan akan mengawal secara ketat sekaligus mengevaluasi total pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pandeglang. Sikap tegas itu disampaikan saat aksi penyampaian aspirasi di depan Dapur MBG SPPG Mandiri Bakti Nusantara, Kadu Gading, Kecamatan Menes, Rabu (4/2/2026).
Program Makan Bergizi Gratis merupakan program prioritas nasional yang digulirkan pemerintah untuk pemenuhan gizi anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui guna menekan angka stunting serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Namun di lapangan, AMPAN menilai pelaksanaan program tersebut masih menyisakan sejumlah persoalan serius yang perlu segera dibenahi.
Ketua Umum AMPAN, Badru Zaman, mengatakan aksi tersebut bukan sekadar kegiatan simbolik, melainkan hasil dari rangkaian dialog, kajian, dan pengumpulan aspirasi wali murid terkait distribusi dan kualitas MBG di Pandeglang.
“Ini bukan aksi seremonial. Kami membawa suara orang tua siswa. Program sebesar ini tidak boleh dijalankan secara asal-asalan. Harus sesuai standar, transparan, dan bertanggung jawab,” kata Badru di lokasi aksi.
AMPAN juga menyoroti tidak adanya perwakilan pengelola Dapur MBG SPPG Mandiri Bakti Nusantara yang menemui massa aksi. Menurut Badru, sikap tersebut mencerminkan lemahnya keterbukaan pengelola terhadap kontrol publik.
Ia menegaskan pengelola dapur MBG harus ekstra hati-hati dalam proses pengolahan dan distribusi makanan karena program tersebut menyangkut kesehatan anak-anak.
Selain itu, AMPAN mengungkap laporan wali murid yang menyebutkan bahwa selama masa libur sekolah akhir tahun 2025, siswa tidak menerima MBG, baik dalam bentuk makanan siap santap maupun pengganti lainnya. Padahal, masyarakat berharap program tetap berjalan dengan skema alternatif.
Tak hanya itu, AMPAN kembali mengangkat kasus dugaan keracunan makanan yang sebelumnya terjadi di wilayah Kecamatan Menes dan melibatkan puluhan siswa penerima MBG. Peristiwa tersebut dinilai sebagai alarm keras bahwa sistem pengawasan dan standar keamanan pangan harus diperketat.
“Kasus keracunan tidak boleh dianggap insiden biasa. Ini menyangkut keselamatan anak-anak. Harus ada evaluasi menyeluruh, bukan tambal sulam,” ujarnya.
Dalam pernyataan sikapnya, AMPAN menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya meminta evaluasi total pelaksanaan MBG di Pandeglang, khususnya Kecamatan Menes. Mereka juga mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan audit dan pemeriksaan terhadap operasional dapur MBG SPPG Mandiri Bakti Nusantara.
Selain itu, AMPAN meminta Badan Gizi Nasional (BGN) turun langsung melakukan peninjauan ulang terhadap standar operasional, kualitas bahan, serta sistem distribusi MBG di daerah tersebut.
Meski melontarkan kritik keras, AMPAN menegaskan tetap mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis sebagai program strategis pemerintah. Namun mereka menekankan, dukungan harus dibarengi pengawasan ketat agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kami mendukung programnya, tapi pelaksanaannya tidak boleh lemah. Pengawasan harus kuat, evaluasi harus terbuka, dan perbaikan harus nyata,” kata Badru.
AMPAN menyatakan siap melanjutkan gelombang penyampaian aspirasi dan pengawasan publik apabila tuntutan mereka tidak direspons serius oleh pihak terkait.Pungkanya
(Ali)
