Tanjungpinang, Kompasone.com -Pertemuan Aliansi Gerakan Bersama (GEBER) masyarakat Kepulauan Riau bersama UMKM Taman Gurindam 12 dengan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Kamis,(02/10), berakhir kisruh.
Sesuai pengumuman dan undangan yang diterima tokoh-tokoh GEBER sehari sebelumnya, Rabu, (01/10) pertemuan dengan gubernur Ansar Ahmad membahas tentang privatisasi atau swastanisasi Taman Gurindam 12 serta penataan pedagang-pedagang UMKM dijadwalkan pukul 13.00 wib. Bahkan beberapa tokoh GEBER mengkonfirmasi kebenaran undangan tersebut langsung ke pihak pemerintah Provinsi Kepri.
Kamis, (02/10) sekira pukul 08.00 wib pihak Pemprov Kepri memberikan konfirmasi membenarkan undangan dan informasi tentang pertemuan tersebut. Bahkan meminta daftar daftar peserta yang akan ikut hadir.
Tokoh-tokoh GEBER dan beberapa perwakilan UMKM sejak pukul 12.30 wib sudah tampak hadir di ruang rapat lantai 4 di kantor Gubernur Kepri di Dompak, Tanjungpinang.
Karena hari itu Gubernur ada kegiatan lain, mengikuti dialog bersama Ojek Online (OJOL) dari Batam dan Tanjungpinang pertemuan Aliansi GEBER bersama UMKM dengan Gubernur Kepri mundur sampai pukul 15.00 wib.
Namun saat seluruh peserta pertemuan sudah berada di ruang rapat menunggu kehadiran Gubernur, alih-alih Kapolsek Bukit Bestari bersama Kasat Intel Polresta Tanjungpinang mengambil alih kursi yang disediakan untuk Gubernur Kepri dan mengumumkan kepada peserta bahwa pertemuan dilakukan diruang Gubernur dan memperbolehkan hanya 7 orang perwakilan dari UMKM saja yang masuk ke ruang Gubernur.
Acara yang diselenggarakan dan difasilitasi oleh pihak Pemprov Kepri anehnya tanpa ada konfirmasi kepada para peserta dan undangan diambil alih oleh pihak kepolisian yang seyogyanya hanya berperan sebagai pihak pengamanan acara tapi ternyata berperan seakan-akan sebagai penyelenggara acara pertemuan tersebut.
Melihat kejanggalan dan keadaan yang tidak bersahabat, Juru Bicara Aliansi GEBER Kepri, Jusri Sabri yang juga tokoh masyarakat yang dari awal sangat aktif membela para pedagang UMKM di sepanjang Tepi laut sampai ke Taman Gurindam 12 tanpa bicara apa-apa langsung berdiri dan meninggalkan ruang rapat.Melihat itu, tokoh-tokoh sentral Aliansi GEBER Kepri lainnya ikut keluar alias walk out meninggalkan ruang rapat dan keluar dari kantor Gubernur Kepri. Para tokoh-tokoh yang terdiri dari beberapa Ketua-ketua LSM, Tokoh masyarakat, tokoh agama, beberapa Ketua-ketua Organisasi Pers dan Media terlihat marah saat keluar dari ruang rapat tersebut.
Kekecewaan terhadap situasi pertemuan yang terkesan dipolitisasi oleh sekelompok orang yang mempunyai kepentingan terhadap para pedagang-pedagang UMKM di seputaran Taman Gurindam 12 menjadi puncak dari peristiwa walk outnya para tokoh-tokoh sentral Aliansi GEBER termasuk sikap pihak kepolisian yang terkesan meremehkan keberadaan mereka.
“Ini kan acara pemerintah provinsi Kepri kok polisi pulak yang mengambil alih”?, ujar salah seorang tokoh dari Aliansi GEBER.
Said Ahmad Syukri atau yang akrab dipanggil SAS Joni juga ikut mengkritisi sikap Kepolisian yang ada ditempat acara.
“Polisi kan tugasnya sebagai pengamanan kok mereka yang mengumumkan dan memberikan aturan bagi peserta, bukan pihak penyelenggara langsung yaitu pemerintah provinsi Kepri”, tegas SAS Joni.
Tokoh-tokoh Aliansi GEBER setelah keluar dari kantor Gubernur Kepri di Dompak langsung mengadakan pertemuan di salah satu kedai kopi di kawasan simpang dompak.
Mereka membahas tindaklanjut atas insiden yang menyakitkan dan mencemarkan nama baik Aliansi Gerakan Bersama (GEBER) Kepri sebagai pihak yang dari awal berkomitmen dan serius memperjuangkan nasib para pedagang UMKM di Taman Gurindam 12. Memfasilitasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Kepri sehingga besok harinya Ketua juga wakil ketua DPRD Kepri dan 4 (empat) orang anggota DPRD dari daerah pemilihan Kota Tanjungpinang beserta beberapa ketua komisi turun meninjau serta berdialog langsung dengan para pedagang untuk mendengar aspirasi mereka dan sore itu juga ketua DPRD meminta pihak Satpol PP pemprov Kepri membuka pagar yang sudah berbulan-bulan ditutup sehingga para pedagang sepi pembeli karena akses pengunjung ditutup karena ada pekerjaan proyek disana.Pihak Pemprov Kepri sebagai penyelenggara setelah mendengar insiden tersebut dan banyak mendapatkan pertanyaan serta kritikan dari tokoh-tokoh Aliansi GEBER melalui pesan whatsapp setelah selesai pertemuan dengan gubernur langsung menemui para tokoh-tokoh sentral Aliansi GEBER sore itu juga.
Pihak Pemprov Kepri yang diwakili oleh Kadis PUPP Rodi Yantari, S.T., M.M., M.T yang datang bersama beberapa pejabat di PUPP Kepri awalnya disambut dingin oleh para tokoh-tokoh Aliansi GEBER. Namun setelah Rodi atas nama Pemerintah Provinsi Kepri dan atas nama Gubernur Kepri meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi suasana mulai menjadi agak terbuka dan penuh kekeluargaan.
“Kami atas nama Pemerintah Provinsi Kepri dan pak Gubernur Kepri menyampaikan permohonan maaf atas kesalahpahaman yang terjadi, terutama kepada senior-senior kami disini, kepada tokoh-tokoh masyarakat dan juga kepada tokoh-tokoh agama serta kawan-kawan organisasi jurnalis yang tergabung di Aliansi GEBER. Nanti kami coba sampaikan ke pak Gubernur apa-apa yang menjadi atensi kawan-kawan semua. Kami akan coba meminta ke pak Gubernur untuk menyediakan waktu bertemu dengan kawan-kawan dan tokoh-tokoh Aliansi GEBER. Setelah kami mendapatkan jawaban dari pak Gubernur kami akan segera sampaikan ke kawan-kawan “, jelas Rodi.
Polemik Gurindam 12 memperlihatkan adanya benturan kepentingan. Di satu sisi, Pemprov Kepri beralasan bahwa revitalisasi dan keterlibatan pihak swasta diperlukan untuk menata kawasan agar lebih modern, tertib, dan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Di sisi lain, Aliansi GEBER Kepri menegaskan bahwa keterlibatan swasta jangan sampai merugikan masyarakat. Mereka menuntut agar Pemprov dan Pemko Tanjungpinang duduk bersama merumuskan pola pengelolaan yang adil, dengan tetap menjaga nilai budaya serta memberikan ruang bagi pedagang kecil untuk berkembang.
Sorotan Utama
1. Transparansi Perencanaan – GEBER Kepri menilai Pemprov kurang terbuka dalam mensosialisasikan konsep revitalisasi, terutama terkait potensi swastanisasi.
2. Peran DPRD – DPRD Kepri sempat menampung aspirasi GEBER Kepri dalam RDP, namun implementasi tuntutan publik masih belum jelas tindak lanjutnya.
3. Keterlibatan Pedagang – Para pedagang tepi laut menjadi pihak yang rentan. Mereka khawatir akan tergusur atau dibatasi ruang geraknya jika kawasan sepenuhnya dikelola swasta.
4. PAD vs Ruang Publik – Pemerintah ingin meningkatkan PAD lewat penataan kawasan, sementara Geber Kepri menekankan fungsi taman sebagai ruang publik budaya yang inklusif.
Menanti Jalan Tengah
Revitalisasi Gurindam 12 memang tak bisa dihindari jika ingin menjadikan kawasan tersebut lebih tertata dan bernilai ekonomi. Namun, tanpa keterlibatan publik yang nyata, upaya ini rawan menimbulkan konflik berkepanjangan.
Jalan tengah yang ditawarkan sejumlah pihak adalah pola kemitraan: pemerintah tetap menjadi pengendali utama, pedagang lokal diberi ruang berusaha yang adil, sementara pihak swasta dilibatkan sebatas penyedia sarana dan pendukung infrastruktur, bukan penguasa ruang publik.
Dengan demikian, revitalisasi bisa berjalan, nilai budaya tetap terjaga, pedagang terlindungi, dan PAD tetap bisa ditingkatkan secara berkeadilan.
Gelombang penolakan lelang untuk swastanisasi Taman Gurindam 12 diprediksi akan terus terjadi yang akan berdampak langsung dengan kondisi dan situasi Kota Tanjungpinang. Diharapkan Pemerintah segera mengambil sebuah kebijakan yang dapat diterima masyarakat.
(SULTAN EDY)
.jpg)
