Kota Pasuruan, Kompasone.com – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2024 resmi mendapat persetujuan dari seluruh fraksi DPRD. Persetujuan itu diberikan dalam Rapat Paripurna IV yang digelar pada Selasa (8/7/2025) di ruang sidang utama DPRD Kota Pasuruan.
Sidang paripurna tersebut dihadiri oleh Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo, Wakil Wali Kota M. Nawawi, jajaran Forkopimda, serta sejumlah kepala perangkat daerah dan tamu undangan dari berbagai unsur.
Enam fraksi menyatakan dukungan terhadap Raperda tersebut, yakni Fraksi Golkar, PKB, API (Amanat Pembangunan Indonesia), PKS, PDI Perjuangan, dan Fraksi Persatuan Hati Nurani. Masing-masing fraksi menyampaikan pendapat akhir secara berurutan sebelum keputusan diambil.
Ketua DPRD Kota Pasuruan yang memimpin sidang menegaskan bahwa pembahasan dan penyampaian laporan keuangan ini merupakan bagian dari kewajiban konstitusional, sekaligus menjadi evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran tahun berjalan.
Dalam sambutannya, Wali Kota Adi Wibowo mengapresiasi dukungan DPRD dan menekankan pentingnya kritik dan masukan legislatif untuk menyempurnakan kebijakan publik. Ia menyebut catatan-catatan dewan sebagai refleksi terhadap kondisi riil di lapangan.
“Masukan yang disampaikan menjadi perhatian serius. Ini bukan hanya menyangkut angka, tetapi menyentuh langsung kepentingan masyarakat,” tegas Adi.
Ia juga menekankan perlunya memperkuat sinergi lintas sektor guna meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran daerah. Wali kota berharap pola kerja yang kolaboratif ini terus berlanjut demi perbaikan berkelanjutan.
“Semoga tahun depan pelaksanaan anggaran lebih optimal dan menyentuh sektor prioritas yang benar-benar dibutuhkan warga,” tambahnya.
Dengan disetujuinya Raperda tersebut, maka tahapan akhir pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024 telah rampung. Dokumen ini nantinya akan dijadikan dasar dalam menyusun program dan kebijakan anggaran tahun 2025.
Persetujuan ini juga menandai komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif untuk terus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan daerah demi kemajuan Kota Pasuruan.
Muh
