Jayapura, kompasone.com – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FISIP Universitas Cenderawasih, Yunus Yohame, menyampaikan kecaman terhadap tindakan represif aparat gabungan TNI/Polri saat membubarkan aksi demonstrasi di Sorong pada 27 Agustus 2025. Minggu (31/8/25).
Aksi tersebut digelar berturut-turut di depan Pengadilan Negeri Sorong, hingga ke Polresta Sorong untuk menolak rencana pemindahan empat tahanan politik Papua, yakni Abraham Godam, Nikson Mai, Piter Robaha, dan Max Sangkek, ke Makassar. Massa aksi menuntut agar sidang tetap dilaksanakan di Sorong sekaligus mendesak pembebasan empat tahanan politik tersebut.
Menurut Yohame, dalam penanganan cl masyarakat sipil di sekitar lokasi. “Tindakan aparat sangat arogan dan represif terhadap anak-anak, pemuda, hingga orang tua. Mereka mengalami teror baik secara fisik maupun psikis. Beberapa diantaranya tertebak peluru tajam, peluru karet dan gas air mata yang berujung stu diantaranya meninggal dunia. Fenomena ini viral di media sosial dan sangat memperihatinkan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa aparat seharusnya menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dengan cara melindungi dan mengayomi Masyarakat, bukan sebaliknya.
Selain itu, Yohame juga menyesalkan pernyataan Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. Menurutnya, gubernur seharusnya berdiri di tengah untuk melindungi masyarakat, bukan justru membiarkan aparat melakukan tindakan represif.
Dalam pernyataannya, BEM FISIP UNCEN menyampaikan beberapa tuntutan:
1. Segera tarik militer organik dan non-organik dari Tanah Papua yang merupakan dalang kejahatan kemanusiaan dan lingkungan di Tanah Papua.
2. Bebaskan empat tahanan politik NFRPB yang saat ini ditahan di Makassar, serta bebaskan seluruh tahanan politik di Yahukimo, Wamena, Nabire dan Wilayah Tanah Papua tanpa syarat.
3. Hentikan penyisiran, terror dan intimidasi aparat ke rumah keluarga tahanan politik. Serta hentikan intimidasi dan penangkapan terhadap aktivis pro-demokrasi dan pro-Papua Merdeka.
4. TNI/POLRI segera Bertanggung jawab atas tertembaknya salah satu peserta aksi, dan mendesak pihak independent untuk menginvestigasi penembakan satu orang, dan terbunuhnya satu orang massa akibat ulah represif militer dalam penanganan masa demonstran.
“Sekali lagi, kami menyatakan solidaritas penuh kepada keluarga korban dan akan terus bersuara sampai empat tahanan politik ini dibebaskan,” tutup Yahame dengan tegas.
"Red"
