Pasuruan, Kompasone.com – Capaian kontingen Kabupaten Pasuruan dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur ke-9 tahun 2025 menuai sorotan. Kabupaten yang memiliki segudang potensi atlet ini hanya mampu finis di peringkat kedelapan, jauh dari target lima besar yang telah dicanangkan pemerintah daerah.
Ketua Forum Rembuk Masyarakat Pasuruan (FORMAT), Ismail Makky, menyebut capaian tersebut merupakan peringatan keras bagi pengelola olahraga di daerah. Ia menilai, dana miliaran rupiah yang digelontorkan untuk pembinaan belum menunjukkan hasil memadai.
“Empat miliar lebih sudah digelontorkan untuk pembinaan dan pengembangan olahraga. Tapi jika hasilnya seperti ini, tentu masyarakat punya hak untuk bertanya ke mana anggaran itu mengalir dan bagaimana hasil akhirnya,” kata Ismail, Kamis (10/7).
Menurutnya, kegagalan mencapai target dalam ajang olahraga terbesar di tingkat provinsi ini harus menjadi bahan evaluasi serius bagi Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Ia menilai bahwa perlu ada transparansi terkait pola latihan, fasilitas, serta kesejahteraan atlet.
FORMAT mendorong DPRD Kabupaten Pasuruan segera memanggil dinas terkait guna meminta penjelasan menyeluruh. Bahkan, jika diperlukan, pembentukan Panitia Khusus (Pansus) dinilai sebagai langkah penting untuk mengungkap akar masalahnya.
“DPRD tidak boleh tinggal diam. Bentuk Pansus untuk menyelidiki tidak hanya program pembinaan, tapi juga sarana latihan, manajemen anggaran, hingga kesiapan atlet dalam menghadapi kompetisi,” tegas Ismail.
Ia menambahkan, setiap rupiah anggaran publik harus memberikan hasil yang terukur. Jika dana pembinaan tidak mampu meningkatkan prestasi, maka sistemnya patut dipertanyakan dan diperbaiki secara menyeluruh.
Evaluasi menyeluruh tidak hanya penting untuk pertanggungjawaban keuangan, tetapi juga sebagai bentuk komitmen terhadap kemajuan olahraga di Kabupaten Pasuruan. Kepercayaan publik bisa rusak jika transparansi tidak dijaga.
Hasil Porprov ini dinilai bisa menjadi titik balik untuk memperbaiki pola pembinaan olahraga. FORMAT berharap, evaluasi tidak berhenti di atas kertas saja, namun ditindaklanjuti dengan perbaikan nyata di lapangan.
“Salah satu fungsi pengawasan DPRD adalah memastikan anggaran rakyat digunakan tepat sasaran. Jangan sampai ke depan, persoalan ini berbuntut masalah hukum karena lemahnya pengawasan dan akuntabilitas,” pungkas Ismail.
Muh
