Nabire - Papua Tengah, kompasone.com - Mahasiswa Puncak Se-Indonesia yang tergabung dalam Tim penanganan peduli pengungsi Kabupaten Puncak, Provinsi papua tengah, melayangkan pernyataan tegas terhadap lembaga DPRD Kabupaten Puncak, terkait penanganan sejumlah kasus pengungsi dan panarikan pendropan Militer (TNI) dari wilayah sipil (Pogoma dan Sinak barat).
300 personel TNI didrop sejak tanggal, 5-8 Februari menggunakan helikopter, dan diketahui 18 kali leanding di hutan mboobila karu. Selama 2 hari bersiaga dihutan mboobila sekitarnya.
Pada tanggal, 7 Februari 2025 personel TNI Maleo mulai memasuki perkampungan (wilayah sipil) pogoma, dan Sinak barat untuk melakukan pengrebekan dirumah-rumah dan terhadap masyarakat sipil. Sejak itu, masyarakat ketakutan dan melarikan diri mengungsi ke Timika, Nabire, dan Sinak kota. Jumlah mengungsi mencuat hingga seribu lebih.
Dampak pengungsi, 4 orang masyarakat sipil meninggal dunia di tanah pengungsi. Mungkin saja Karena sikap refresifitas Militer, traumatik, atau mungkin saja faktor lain.
Dilain sisi anak-anak yang harusnya memperoleh pendidikan terbatasi akibat operasi militer. Sangat disayangkan, sebab anak-anak ini adalah Generasi penerus kabupaten Puncak.
Mengingat hal ini, Mahasiswa puncak Se-Indonesia mendesak kepada Lembaga DPRD dan pemerintah Kabupaten Puncak untuk segerah melakukan dialong bersama DPR RI dan Panglima guna penarikan TNI dari pogoma dan sinak barat, sebab wilayah tersebut adalah wilayah masyarakat sipil.
“ Kami mahasiswa Puncak Se-Indonesia yang tergabung dalam Tim penanganan peduli Pengungsi Pogoma dan sinak barat, Kabupaten Puncak mendesak DPRD dan Pemerintah segerah pasang badan di pusat demi kemanusiaan. jika tidak, kami akan melakukan aksi monggok sipil dan menyatakan “MOSI TIDAK PERCAYA” kupada lembaga DPRD dan Pemerintah," tegas Dei Murib, selaku Ketua Tim.
Lanjut murib, DPRD lalu Sudah turun memberi bantuan dan mendengar aspirasi Masyarakat Pengungsi. kami tunggu tindak lanjutnya, sebab aspirasi masyarakat meminta untuk penarikan pendropan Militer sehingga DPRD tidak ada alasan apapun untuk menangani persoalan ini.
Mis Murib, selaku pemuda Kabupaten Puncak dan aktivis Ham juga menambahkan, Siapa suru jadi anggota DPRD, apa tugas dan fungsi DPRD? Nama dari Lembaga saja sudan jelas bahwa perwakilan Rakyat, sehingga semua aspira baik itu, keluh dan kesa harus menampung dan segerah tindak lanjuti sesuai komisi yang membidangi.
“ Saya secara pribadi sangat kesalkan, sebab Ketua DPRD dan rombongan sudah turun memberi bantuan dan dengarkan langsung aspira/apa harapan pengungsi, Namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut. Kebutuhan hari ini bukan soal sembako, kebutuhan hari ini panarikan militer dari wilayah sipil” Tegas Mis M.
Awak media juga menerima riilisan sebagai berikut ”Mahasiswa Puncak memberikan warning kepada Lembaga DPRD Puncak dan Pemerintah Kabupaten puncak bahwa, jika tidak ada tindak lanjut aspirasi dari masyarakat Sampai dipusat dalam bulan ini, maka Mahasiswa Puncak akan melakukan aksi MOSI TIDAK PERCAYA dan COPOT/BUBARKAN Lembaga DPRD Kabupaten puncak sebagai bentuk protes”
Mereka juga mengaku, lembaga DPRD Puncak tidak bekerja, mereka hanya terbang sana-sini, hambur uang dengan hal-hal tidak penting. Padahal di sisi lain tanggung jawab utama dan hal urgensitas daripada lembaga DPRD itu tidak dikerjakan secara serius, seperti penanganan pengungsi, Ham, ekonomi dll.
Anggota DPRD model seperti ini sangat disayangkan, apa lagi Puncak merupakan daerah dengan intensitas konflik yang cukup tinggi.
Diharapkan agar dengan adanya pernyataan ini, Lembaga DPRD dan Pemerintah Daerah proaktif dalam penyelesaian Konflik. Sehingga pembangunan dan kesejahteraan yang diprogramkan dapat terealisasi pula.
Mis Murib
